journalofserviceclimatology.org – Geert Wilders, sebagai pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV) di Belanda, telah mencapai puncak keberhasilan yang masih menjadi impian kelompok-kelompok ekstrem kanan di Eropa. Melalui hasil yang memuaskan dalam pemilu dan sebuah kesepakatan koalisi dengan partai-partai liberal dan kanan, Wilders kini memiliki peran penting dalam menentukan struktur pemerintahan baru di Den Haag.
Wilders memasuki arena politik nasional Belanda 18 tahun yang lalu, sebagai wakil tunggal dari PVV yang ia dirikan pada tahun 2006. Ia bertanggung jawab atas pemilihan semua kandidat PVV, dan program politiknya yang menekankan xenofobia dan ultranasionalisme tetap konsisten, meskipun awalnya tidak mendapatkan dukungan elektoral yang signifikan.
Pada pemilu yang lalu, PVV muncul sebagai partai terkuat dengan perolehan suara hampir mencapai 24 persen. Namun, Wilders harus menunda ambisinya menjadi perdana menteri karena dianggap sebagai beban politik oleh mitra koalisi, khususnya partai liberal kanan VVD yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte.
Keempat partai yang terlibat dalam koalisi sepakat untuk membentuk kabinet dengan gabungan tenaga ahli dan kader partai. Siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri masih belum jelas dan akan diputuskan melalui serangkaian diskusi di parlemen.
Koalisi populis sayap kanan yang dipimpin oleh Wilders menekankan “transformasi radikal” dalam kebijakan imigrasi, dengan tujuan menjadikan Belanda sebagai salah satu negara dengan aturan penerimaan suaka yang paling ketat di Eropa. Wilders berkomitmen untuk menerapkan kebijakan suaka yang paling ketat dalam sejarah dan mempermudah prosedur deportasi, dengan tujuan memberikan prioritas utama kepada warga negara Belanda.
Pada tahun 2023, usaha Perdana Menteri Rutte dan partai VVD untuk memperketat kebijakan migrasi gagal mencapai konsensus. Namun, dengan sekitar 70.000 pengungsi yang mengajukan permohonan suaka di Belanda pada tahun lalu, tekanan untuk kebijakan migrasi yang lebih ketat tetap ada.
Wilders dikenal di arena internasional sejak 2008 setelah merilis film Fitna yang mengaitkan Islam dengan kekerasan. Ia sering mengkritik komunitas Muslim minoritas di Belanda dan bahkan menuntut pajak atas pemakaian jilbab. Meskipun demikian, proses perundingan koalisi dikatakan telah melemahkan pengaruh Islamofobia Wilders dalam pemerintahan baru.
Kemenangan konservatisme di Belanda tercermin dalam kebijakan lingkungan, dengan kenaikan batas kecepatan di jalan tol dan pelonggaran batasan pencemaran nitrogen bagi sektor pertanian. Pemerintah juga berjanji untuk “menghentikan histeria pengurangan emisi karbon.”
Pemerintah baru berencana untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja pemerintah dan memangkas anggaran untuk media berita, sementara mengalokasikan dana untuk pembangunan perumahan dan investasi dalam energi nuklir.
Aspirasi untuk memisahkan diri dari Uni Eropa tidak tercantum dalam dokumen koalisi, namun diyakini pemerintahan baru akan menghadang integrasi lebih lanjut atau perluasan Uni Eropa ke wilayah Balkan Barat.
Koalisi pemerintahan yang baru terbentuk di Den Haag memiliki potensi untuk meningkatkan kesempatan Wilders dalam pemilihan legislatif Eropa. PVV diproyeksikan akan memperoleh 22 persen suara atau tujuh dari 31 kursi untuk Belanda di Parlemen Eropa.
Di Parlemen Eropa, PVV akan bergabung dengan faksi populis kanan Identitas dan Demokrasi (ID), yang juga mencakup partai-partai kanan dari negara-negara lain.
“Kabinet Harapan” dianggap sebagai eksperimen politik yang unik bagi Belanda. Jika berhasil, pemerintahan ini akan mencatatkan hal yang baru dalam sejarah parlemen Belanda. Namun, jika tidak, tidak ada pilihan lain selain pemilu ulang.
Pemungutan suara ulang akan memberikan tekanan bagi mitra koalisi PVV, karena popularitas Wilders terus meningkat. Berdasarkan survei terbaru, 31 persen masyarakat Belanda menyatakan akan memilih PVV jika pemilu digelar saat ini.