journalofserviceclimatology.org – Beberapa analis internasional telah membuat proyeksi tentang kemungkinan dampak kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia, berdasarkan hasil pemilihan umum yang menunjukkan keunggulan Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming, menurut hitungan cepat. Berikut adalah ringkasan prediksi dari tiga pakar:
Kemungkinan Otoritarianisme?
Joshua Kurlantzick, seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations yang fokus pada Asia Tenggara, mengemukakan bahwa Prabowo mungkin memerintah dengan cara yang lebih otoriter. Berdasarkan sejarah dan hubungan Prabowo dengan angkatan bersenjata, Kurlantzick menyarankan bahwa Prabowo dapat mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih tidak demokratis.
Kekhawatiran terhadap Peran Militer?
Zachary Abuza, seorang profesor yang mengkhususkan diri dalam politik Asia Tenggara dan isu keamanan di National War College, Washington, berpendapat bahwa kepemimpinan Prabowo dapat menandai era kemunduran demokrasi di Indonesia. Dia memperhatikan kemungkinan bahwa Prabowo mungkin akan mengangkat pensiunan militer ke posisi penasehat dan kabinet, yang bisa menandakan kebangkitan peran militer dalam politik Indonesia.
UU Aparatur Sipil Negara dan Dwi Fungsi ABRI?
Pengesahan Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan sipil telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kembalinya Dwi Fungsi ABRI, yang pada masa Orde Baru memberikan militer kekuatan politik yang signifikan. Pengamat HAM dan organisasi lain telah mengekspresikan keprihatinan bahwa UU ini dapat berlawanan dengan semangat reformasi yang bertujuan untuk mengurangi peran militer dalam politik sipil.
Prediksi dari para pakar ini menunjukkan kecemasan terhadap potensi perubahan dalam struktur demokrasi Indonesia dan kembalinya pengaruh militer dalam pemerintahan, yang telah berkurang sejak era reformasi dimulai.
Laura Schwartz, yang merupakan Analis Senior Asia Tenggara di perusahaan riset dan konsultasi Verisk Maplecroft, telah mengemukakan pandangannya mengenai potensi kepemimpinan Prabowo Subianto di Indonesia. Ia menyampaikan keprihatinan bahwa pendekatan Prabowo mungkin akan condong kepada kebijakan yang tidak mendukung kebebasan, atau bersifat illiberal.
Schwartz menyoroti pernyataan masa lalu Prabowo yang menunjukkan dukungan terhadap penghapusan batas masa jabatan presiden serta penghentian pemilihan umum langsung.
Menurutnya, perubahan yang mengarah pada pengurangan demokrasi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan investor asing, yang dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia.
Schwartz menegaskan bahwa langkah-langkah yang mengarah pada penurunan standar demokrasi di Indonesia akan berpotensi merugikan citra negara tersebut di mata dunia internasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi asing.