Skip to content →

Negara Palestina Dipertimbangkan Akan di Akui Inggris

journalofserviceclimatology.org – Pada sebuah pertemuan yang diadakan oleh Dewan Konservatif Timur Tengah di House of Commons pada malam hari tanggal 29 Januari 2024, David Cameron, Menteri Luar Negeri Inggris, mengutarakan bahwa Inggris sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap negara Palestina. Pengakuan ini diharapkan dapat membuka peluang politik baru bagi masyarakat Palestina. Cameron menekankan bahwa Inggris memiliki peran penting dalam membentuk visi masa depan negara Palestina, termasuk struktur dan mekanisme pemerintahannya. “Ini bisa menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kemantapan proses menuju solusi dua negara,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan oleh BBC. Cameron menambahkan bahwa langkah ini dapat memperkuat proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Gencatan Senjata Berkelanjutan

David Cameron, berbicara di Dewan Konservatif Timur Tengah di House of Commons, menyampaikan optimisme mengenai negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata. Dia menandaskan tantangan sebenarnya bukan hanya dalam mencapai hentian konflik sementara, tetapi mengubahnya menjadi gencatan senjata yang berkelanjutan. “Inilah saat yang kritis untuk menghadirkan solusi politik jangka panjang,” ujarnya. Meskipun ada kesulitan historis dan kegagalan di masa lalu, dia menekankan pentingnya untuk terus berupaya, sebagaimana dilaporkan oleh The Independent.

Pernyataan Cameron tersebut dianggap penting oleh Husam Zomlot, Duta Besar Palestina untuk Inggris. Namun, beberapa anggota senior Partai Konservatif menyarankan agar berhati-hati. Menurut The Independent, Tory senior Michael Ellis dilaporkan menyampaikan kekhawatiran, mengatakan bahwa langkah seperti itu bisa tanpa sengaja memberikan kemampuan dan atribut kenegaraan kepada aktor yang berpotensi berbahaya.

Sementara para pemimpin Barat terus mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalur layak jangka panjang menuju perdamaian, pandangan ini tidak sepenuhnya dibagi oleh para pemimpin Israel, yang sering kali menyatakan penentangan terhadap skema tersebut.

Dalam sebuah penyampaian yang ditayangkan di televisi pada tanggal 18 Januari, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali posisi keras Israel mengenai keamanan wilayahnya. Netanyahu menyatakan dengan tegas bahwa Israel harus memegang kendali penuh atas aspek keamanan di semua daerah yang terletak di sisi barat Sungai Yordan. Dalam konferensi pers yang disiarkan tersebut, dia mengungkapkan bahwa dia telah menyampaikan posisi ini secara jelas kepada para sekutu Amerika. Netanyahu menyimpulkan bahwa mempertahankan kontrol keamanan adalah syarat mutlak dan ini berada di luar konsep kedaulatan yang diusulkan untuk Palestina.

Published in Berita Berita Internasional

Comments are closed.