journalofserviceclimatology.org – Para pedagang di pasar tradisional di Indonesia telah melaporkan kenaikan harga beras yang signifikan, mencapai titik tertinggi selama masa kepresidenan Joko Widodo, yang mereka kaitkan dengan distribusi bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan.
Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), menyatakan bahwa beras medium dan premium menjadi sulit didapat di pasar. Ketika tersedia, harga beras premium dapat mencapai Rp18.500 per kilogram, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
Reynaldi mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika pasar tradisional mengalami kekurangan stok beras, distribusi pangan ke masyarakat bisa terganggu. Dia juga menyampaikan ketidaksenangan atas distribusi bansos dan bantuan pangan beras 10 kg yang dilakukan menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024, yang menurutnya dapat mempengaruhi ketersediaan stok beras di pasar dan berujung pada lonjakan harga atau bahkan kelangkaan.
Reynaldi melontarkan kritik terhadap pejabat terkait, termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir, yang dianggapnya mendukung secara terbuka pasangan calon tertentu sambil mengabaikan kepentingan petani dan pedagang kecil.
Menurut Reynaldi, situasi harga beras yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius dalam menangani masalah ini dan menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan tata niaga pangan di Indonesia.
IKAPPI telah menyampaikan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan antara bansos dan bantuan pangan dengan stok beras di pasar kepada Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Reynaldi mengakui bahwa Bapanas bertindak berdasarkan arahan presiden, dan situasinya berbeda dengan para pejabat lain yang secara terbuka mendukung pasangan calon tertentu.
Meskipun ada keluhan tentang kelangkaan dan mahalnya beras, Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menyangkal bahwa situasi ini disebabkan oleh program bantuan pangan dari pemerintahan Jokowi.
“Bantuan ini tidak berdampak pada situasi tersebut,” ujarnya saat berada di kompleks Istana Negara pada hari Senin, 12 Februari.