journalofserviceclimatology.org – Badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, UNRWA, menjadi fokus perhatian menyusul tuduhan dari Israel bahwa badan tersebut terlibat dalam serangan yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Israel, menghentikan kontribusi dana mereka kepada UNRWA. Keputusan serupa juga diambil oleh negara-negara lain seperti Inggris, Australia, dan Jepang.
Pemberhentian bantuan ini telah menambah kompleksitas kondisi yang sudah kritis di Palestina, dimana konflik dan agresi masih berlangsung.
Mengapa Israel menargetkan UNRWA menjadi pertanyaan yang relevan dalam konteks ini. Michael Bueckert, seorang jurnalis dan aktivis yang mendukung Palestina dari Kanada, percaya bahwa tindakan Israel saat ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa terkini di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).
Setelah Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dan membawa kasus tersebut ke ICJ pada bulan Desember yang lalu, mahkamah ini kini sedang memproses pengadilan tersebut.
Pada sidang terakhir yang dilakukan pada hari Jumat, ICJ telah mengambil keputusan untuk mengimplementasikan tindakan darurat dengan mengeluarkan sebuah perintah kepada Israel agar menghentikan aksinya dengan segera. Keputusan ini bukan merupakan penyelesaian akhir dari ICJ, melainkan tindakan interim yang diambil oleh pengadilan tertinggi PBB ini selagi mereka melanjutkan penyelidikan dan proses pengadilan lebih jauh.
Setelah keputusan sementara oleh Mahkamah Internasional (ICJ), Israel merilis sebuah laporan yang menuduh anggota staf UNRWA terlibat dalam memberikan bantuan kepada milisi Hamas untuk melaksanakan serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Akibat serangan yang diatributkan kepada Hamas tersebut, Israel melancarkan aksi militer terhadap Gaza yang telah menyebabkan kematian lebih dari 26.500 orang Palestina.
“Terlihat jelas bahwa ini merupakan reaksi balasan yang terkoordinasi dari Israel terhadap Palestina dan PBB sebagai tanggapan atas keputusan ICJ,” komentar jurnalis dan aktivis pro-Palestina, Michael Bueckert.
Pada hari yang sama ketika ICJ mengakui hak perlindungan warga Palestina dari genosida, negara-negara Barat, menurut Bueckert, tampaknya berkolaborasi dengan mengambil tindakan yang merugikan korban dengan cara memutus sumber kehidupannya. “Kemunafikan ini semakin terlihat,” tambahnya.
Baru-baru ini, ICJ memerintahkan pemerintah Israel untuk menghentikan tindakan genosida di Palestina dan meminta agar mereka menghukum siapa saja yang terlibat atau memprovokasi perbuatan tersebut.
Dalam pandangan Israel, UNRWA dianggap sebagai penghalang terhadap tujuan-tujuan mereka di wilayah tersebut. Beberapa pejabat Israel bahkan secara eksplisit menyuarakan keinginan untuk melumpuhkan agensi ini.
Mengikuti penghentian dana dari negara-negara Barat, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan pengakhiran operasi UNRWA di Gaza. “Kami telah memberikan peringatan selama bertahun-tahun bahwa UNRWA memperpanjang masalah pengungsi, menghambat perdamaian, dan beroperasi sebagai lengan sipil dari Hamas di Gaza,” ungkap Katz.
Katz juga menekankan bahwa UNRWA tidak seharusnya memiliki tempat dalam masa depan wilayah tersebut.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, juga menyatakan bahwa Israel, bukan UNRWA, yang seharusnya mengontrol Gaza pasca-konflik.
Israel melihat penghancuran atau penghentian bantuan kepada UNRWA sebagai bagian kunci dari strategi mereka dalam konflik saat ini di Gaza.
Seorang mantan pejabat Israel, Noga Arbel, menyampaikan sentimen yang serupa, menganggap UNRWA sebagai ancaman utama bagi Israel. “Kita tidak akan bisa memenangkan konflik ini tanpa terlebih dahulu menyingkirkan UNRWA,” kata Arbel.
Arbel juga menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Palestina saat ini memberikan peluang untuk “mengirim UNRWA ke neraka” dan menghentikan kegiatan mereka yang dituduhkan sebagai “penciptaan teroris.”
UNRWA merupakan salah satu dari segelintir entitas di Palestina yang tidak berada di bawah kendali Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini mengutarakan pandangannya mengenai kontrol wilayah Palestina. Dalam pernyataannya pekan lalu, Netanyahu menegaskan pentingnya bagi Israel untuk mempertahankan kendali atas keamanan di Gaza sebagai langkah untuk menjaga negaranya dari ancaman.
Lebih lanjut, dia menyampaikan penolakannya terhadap gagasan pembentukan negara Palestina dan ide solusi dua negara. Solusi dua negara ini telah lama menjadi konsep yang didukung oleh banyak anggota komunitas internasional, yang bertujuan untuk menciptakan dua negara yang eksis secara damai, berdampingan satu sama lain, dan saling mengakui serta menghormati kedaulatan masing-masing.