journalofserviceclimatology.org – Dalam sidang di Mahkamah Internasional (ICJ), Duta Besar Arab Saudi untuk Belanda, Ziad Al Atiyah, menegaskan bahwa tidak ada negara yang mendukung tindakan atau okupasi Israel di wilayah Palestina. Pada sesi kedua sidang yang membahas legalitas pendudukan Israel atas Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak tahun 1967, Al Atiyah memfokuskan perhatiannya pada ilegalitas tindakan Israel.
Al Atiyah menyampaikan bahwa Israel memandang penduduk Palestina bukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek yang bisa diabaikan, sebuah sikap yang membawa Israel ke dalam tuduhan genosida terhadap penduduk Palestina di depan ICJ. “Dari semua argumen yang diajukan di pengadilan ini, tidak terdapat satupun yang mendukung legalitas tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Ini mencerminkan kesepakatan internasional yang solid terhadap ilegalitas yang dibentuk oleh okupasi tersebut,” ujar Al Atiyah dengan tegas.
Dia menambahkan, “Israel tidak dapat memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti substantif yang ada, yang logisnya membawa pada kesimpulan bahwa praktek dan kebijakan Israel di wilayah yang diduduki tidak bisa dibenarkan secara hukum.” Al Atiyah juga menyebutkan bahwa terdapat seruan dari pejabat tinggi pemerintah Israel untuk pengusiran dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina dari tanah dan rumah mereka.
Selaras dengan itu, Israel juga menegaskan ketidakmauan mereka untuk melepaskan wilayah Palestina atau mendukung pembentukan negara Palestina. Al Atiyah mendesak agar Israel menghentikan kegiatannya mendirikan pemukiman, menarik diri dari Yerusalem, dan memenuhi kewajiban internasionalnya.
Sementara itu, Duta Besar Bangladesh untuk Belanda, Riaz Hamidullah, menggemakan sentimen serupa dengan mengingat kata-kata pendiri bangsa Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Hamidullah menyatakan partisipasi Dhaka dalam proses ini didasari oleh pandangan dunia yang terbagi antara penindas dan yang tertindas, dengan Palestina jelas berada di sisi yang tertindas.
Mujibur Rahman menekankan bahwa mengakhiri pendudukan Israel adalah kunci untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, ia mengutip Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menyatakan bahwa pendudukan adalah situasi yang tidak akan berakhir. Rahman menuntut bahwa Israel seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan yang telah disebabkan dan harus menjamin tindakan mereka tidak terulang. Ia juga menyerukan kepada negara-negara lain untuk tidak mendukung tindakan Israel dan tidak mengakui pendudukan yang dilakukan.
Duta Besar Afrika Selatan untuk Belanda, Vusimuzi Madonsela, berbicara di hadapan pengadilan tentang pendudukan Israel sebagai bagian dari bencana yang berkelanjutan, yang dimulai pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba. Madonsela menggambarkan pendudukan Israel di Tepi Barat sebagai bentuk apartheid yang sangat parah, melebihi bahkan apa yang dialami oleh penduduk kulit hitam di Afrika Selatan. Menyorot berbagai pelanggaran Israel terhadap hak asasi warga Palestina, termasuk penahanan massal dan diskriminasi, Madonsela menyatakan bahwa kurangnya pengawasan internasional atas Israel telah memperbolehkan negara itu untuk terus melakukan tindakan yang setara dengan kejahatan apartheid.
Assad Shoman, pemimpin delegasi Belize di ICJ, menegaskan pandangan Madonsela mengenai eksklusivitas Israel dalam kaitannya dengan hukum internasional. Shoman menyampaikan bahwa Israel memandang dirinya sebagai pengecualian, dan tidak ada negara lain yang secara sistematis diizinkan melanggar hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa, menduduki tanah negara lain tanpa batas, atau melakukan aneksasi dan apartheid tanpa mendapat sanksi, kecuali Israel. Shoman menekankan bahwa tindakan Israel yang tidak dihukum ini tidak seharusnya dibiarkan berlanjut terutama karena dampaknya terhadap generasi mendatang dan selamat dari bencana Holocaust.
Dalam konteks serupa, Philippa Webb menunjukkan bahwa Israel telah lama menjalankan undang-undang dan praktik yang diskriminatif, yang secara eksklusif memengaruhi warga Palestina dan dirancang untuk menguntungkan dan mempertahankan supremasi Yahudi-Israel di kedua sisi Garis Hijau.
Dalam presentasinya, dia menyoroti bahwa pendidikan dan sosialisasi awal tentang rasisme seringkali tertanam di benak anak-anak, dengan menunjukkan bahwa “indoktrinasi dimulai di ruang kelas” dan mengutip kekhawatiran tentang “bahasa kebencian berbasis ras” yang ditemukan dalam materi pendidikan serta “militarisasi yang mendalam” yang terintegrasi dalam sistem pendidikan, yang kemudian diperkuat oleh kewajiban militer.
Pengadilan turut mendengar bukti dan argumen dari berbagai negara lain termasuk Aljazair, Bolivia, Brasil, dan Chili, dan seharusnya juga mendengar dari Kanada, tetapi secara mendadak negara tersebut mengundurkan diri dari proses tersebut tanpa alasan yang jelas. Sidang ICJ yang akan datang diharapkan akan mendengar pandangan dari negara-negara tambahan seperti Kolombia, Komoro, Kuba, Mesir, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Gambia, Guyana, dan Hongaria.