journalofserviceclimatology.org – Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyatakan bahwa AS dapat menggunakan hak veto mereka terhadap resolusi gencatan senjata baru yang diusulkan oleh Aljazair untuk Gaza. Thomas-Greenfield memberikan peringatan bahwa jika resolusi yang mengajukan gencatan senjata kemanusiaan untuk Gaza dibawa ke pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, AS tidak akan mendukungnya.
Menurut laporan CNN pada hari Minggu, 18 Februari 2024, Thomas-Greenfield menjelaskan bahwa AS tengah bekerja keras untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas. Kesepakatan ini bertujuan untuk membebaskan para sandera dan menghentikan pertempuran untuk periode waktu yang ditentukan.
“Presiden Biden telah menghabiskan minggu lalu dengan berkomunikasi lewat telepon dengan Perdana Menteri Netanyahu dan pemimpin-pemimpin negara Mesir serta Qatar demi terwujudnya kesepakatan ini. Meski terdapat beberapa kesenjangan, elemen-elemen penting dari diskusi tersebut telah mulai terbentuk,” ucap Thomas-Greenfield.
Dia menekankan bahwa kesepakatan yang sedang dikerjakan merupakan kesempatan terbaik untuk menyatukan kembali sandera dengan keluarganya dan memberikan jeda bagi pertempuran, sehingga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil Palestina.
Duta Besar menambahkan bahwa resolusi yang Aljazair ajukan tidak memenuhi tujuan-tujuan ini dan bahwa AS tidak akan mendukungnya. “Resolusi yang ada di Dewan Keamanan saat ini tidak akan mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan bisa jadi malah bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut… Karena itu, AS tidak akan mendukung langkah-langkah yang dikaitkan dengan rancangan resolusi ini. Jika rancangan ini dilakukan pemungutan suara, maka akan dihadapi dengan tidak diadopsinya rancangan tersebut,” ungkap Thomas-Greenfield.
Baru-baru ini, negara-negara Arab di PBB menegaskan kembali dukungan mereka terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair, yang mendesak gencatan senjata segera di Gaza serta distribusi bantuan kemanusiaan tanpa penghalang, di tengah-tengah ancaman invasi darat Israel ke Rafah.
Dalam konferensi pers bersama dengan rekan-rekannya, Dubes Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mendesak agar PBB melakukan tindakan dan menyatakan keyakinan bahwa ada dukungan kuat untuk rancangan resolusi itu.
Thomas-Greenfield pada hari Sabtu meminta Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam waktu dekat akan memperkuat tekanan pada Hamas untuk menyetujui proposal yang sedang dibahas. Dia menegaskan bahwa AS akan tetap aktif dalam diplomasi dan akan terus menyampaikan pandangan mereka kepada para pemimpin Israel dan regional, dengan harapan melindungi warga sipil di Rafah yang jumlahnya lebih dari satu juta orang.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pihak-pihak lain untuk mendukung proses yang sedang berjalan dan menghindari langkah-langkah yang dapat mengancam proses tersebut serta peluang untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan terhadap konflik tersebut.