journalofserviceclimatology.org – Tiga tahun setelah mengambil alih kekuatan di Myanmar, rezim militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan kontrol atas negara tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka menghadapi beberapa kerugian yang signifikan, yang memicu peningkatan kritik terhadap kepemimpinan junta.
Pasukan junta telah kehilangan wilayah strategis yang terletak di bagian utara negara itu, yang berbatasan dengan China, dan juga di wilayah barat yang berdekatan dengan India. Sementara itu, di berbagai area lain, pasukan militer terlibat dalam konflik yang intens dengan kelompok-kelompok yang menentang kudeta militer dan berupaya untuk melawan dengan tekad yang kuat.
Kendati ada perjuangan tersebut, menurut PBB, sekitar dua pertiga dari wilayah Myanmar masih terpengaruh oleh kekerasan dan konflik yang berkelanjutan.
Di ruang maya, ada suara-suara dari pendukung militer yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Min Aung Hlaing.
Baru-baru ini, seorang biksu yang dikenal karena pandangan ultranasionalisnya, Pauk Sayardaw, memanggil untuk pengunduran diri Min Aung Hlaing. Seruan ini disampaikan selama demonstrasi di Pyin Oo Lwin, sebuah kota yang terkenal dengan keberadaan militer yang kuat dan lokasi dari Akademi Layanan Pertahanan tingkat atas.
Perlawanan Terhadap Junta
Sejak kudeta pada tahun 2021 yang mengakhiri pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, Myanmar telah terperosok ke dalam konflik berlarut. Kudeta ini menimbulkan kemarahan publik dan memicu gelombang demonstrasi besar yang menuntut pemulihan demokrasi.
Dengan eskalasi kekerasan oleh junta yang membuat protes damai menjadi berbahaya, warga negara memilih untuk mengambil senjata dalam upaya mereka melawan penindasan, sering kali dengan menggunakan senjata buatan sendiri.
Sejumlah kelompok telah muncul untuk berjuang melawan junta, termasuk organisasi pro-demokrasi yang terbentuk setelah kudeta, dikenal sebagai Kekuatan Pertahanan Rakyat (PDF). Banyak dari kelompok-kelompok ini bersatu di bawah Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang didirikan sebagai lawan pemerintahan militer.
Di samping itu, kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah lama berjuang melawan pemerintah Myanmar untuk tujuan kemerdekaan mereka juga telah bergabung dalam perlawanan terhadap junta. Meski tujuan mereka bisa beragam dan tingkat koordinasi antar kelompok berbeda, mereka bersatu dalam penentangan mereka terhadap pemerintahan militer.
Konflik di Myanmar telah mengalami kebuntuan yang berkepanjangan. Namun, ada perubahan dinamika yang signifikan pada tanggal 27 Oktober, ketika beberapa kelompok etnis bersenjata yang berpengalaman, berkumpul dalam apa yang disebut sebagai Aliansi Persaudaraan. Mereka meluncurkan serangan yang terkoordinasi dengan kelompok anti-kudeta yang lebih baru dengan tujuan untuk menguasai wilayah yang dikuasai junta di bagian utara negara.
Keberhasilan yang diraih oleh Aliansi Persaudaraan dengan cepat memicu operasi militer serupa di wilayah-wilayah lain di Myanmar, yang memberikan dorongan semangat signifikan kepada gerakan yang mendukung demokrasi. Meskipun ada kemajuan yang beragam, dengan beberapa wilayah, terutama di bagian selatan, mengalami kemajuan yang lebih lambat, harapan akan efek domino yang melumpuhkan kemampuan militer junta telah meredup.
Pengamat dan analis konflik menyarankan bahwa walaupun kelompok-kelompok dalam Aliansi Persaudaraan tergabung dalam usaha yang lebih besar untuk mendukung demokrasi, mereka juga memiliki kepentingan teritorial yang spesifik.
Yun Sun, yang merupakan rekan senior dan direktur Program Asia Timur di Stimson Center, berpendapat bahwa China secara tidak resmi telah memberikan dukungan terhadap aksi militer yang dilakukan oleh Aliansi Persaudaraan.
Menurut Sun dalam sebuah wawancara yang dirilis oleh The Guardian, tujuan dari sikap China tersebut adalah untuk memberikan sanksi kepada pemerintah junta di Myanmar. Meskipun demikian, China juga telah menyampaikan pesan kepada kelompok-kelompok tersebut bahwa mereka menghendaki situasi stabil kembali di wilayah tersebut.
Salah satu alasan utama frustrasi China terhadap junta militer Myanmar adalah kegagalan mereka dalam menangani praktik penipuan yang berkembang dan banyak menargetkan warga negara China.