Journal of Service Climatology

journalofserviceclimatology.org – Pemerintahan Biden berencana untuk mengalihkan dana yang awalnya ditujukan untuk UNRWA, Badan Pengungsi Palestina PBB, ke organisasi bantuan lain yang beroperasi di Gaza. Perubahan ini akan terjadi jika Kongres mengesahkan undang-undang yang melarang pendanaan untuk UNRWA, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada hari Senin.

Pada bulan lalu, Washington mengumumkan penangguhan sementara pendanaan baru untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan bahwa beberapa anggota staf terlibat dalam insiden agresi tanggal 7 Oktober.

Sebuah rancangan undang-undang yang diperkenalkan oleh beberapa senator pada hari Minggu termasuk ketentuan yang akan mencegah agensi tersebut menerima dana dari rancangan undang-undang tersebut.

Dalam sebuah konferensi pers, Patel menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Biden bersama dengan sekelompok senator bipartisan tersebut menyiapkan $1,4 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, dana tersebut bisa dialihkan ke organisasi lain seperti Program Pangan Dunia (WFP) PBB, UNICEF, atau organisasi bantuan lainnya.

“Kami percaya bahwa dana ini akan memiliki dampak yang signifikan dalam menyelamatkan nyawa dan memberikan bantuan langsung kepada warga sipil Palestina. Kami berencana untuk mengalokasikan dana yang sebelumnya untuk UNRWA ke mitra lain yang dapat memberikan bantuan di Gaza,” demikian pernyataan yang dikutip dari Reuters.

journalofserviceclimatology.org – Seorang dokter asal Palestina di Gaza, Said Abdulrahman Maarouf, berbagi pengalaman traumatis saat ia mengalami penculikan dan kekerasan oleh pasukan Israel selama 45 hari. Selama periode penahanan yang hampir mencapai dua bulan, Maarouf menderita penyiksaan, kekurangan tidur, penutupan mata, dan terus-terusan diborgol oleh tentara.

Maarouf, yang saat itu tengah bertugas di rumah sakit Al Ahli Al-Arab di Gaza, mengisahkan bagaimana fasilitas kesehatan tempat ia bekerja terkepung oleh militer Israel pada bulan Desember yang lalu.

Ia menjelaskan bahwa ia ditahan dengan tangan terborgol, kaki terbelenggu, dan mata yang ditutup selama hampir tujuh minggu dalam tahanan. Maarouf juga menggambarkan bagaimana ia dipaksa untuk tidur di lantai yang hanya ditutupi kerikil tanpa adanya matras atau bantal, sementara musik keras diputar tanpa henti.

Maarouf, seorang dokter yang berat badannya semula 87 kilogram, menggambarkan pengalaman pahit selama ditahan oleh Israel. “Dalam tempo 45 hari, saya kehilangan lebih dari 25 kilogram. Konsentrasi dan keseimbangan saya terganggu,” ujarnya.

Penderitaan di penjara Israel tidak dapat dijelaskan sepenuhnya, tuturnya, dikutip oleh Reuters. “Anda hanya benar-benar mengerti jika Anda sendiri yang mengalaminya,” lanjut Maarouf.

Maarouf tidak mengetahui lokasi penahanannya karena selalu dengan mata tertutup. Dia tidak yakin apakah ia ditahan di dalam atau di luar wilayah Gaza, dan hanya mengetahui bahwa ia diturunkan di persimpangan Kerem Shalom ketika dibebaskan.

Dia percaya bahwa dirinya adalah salah satu dari lebih dari seratus tahanan yang diambil dari lokasi yang sama. “Kami semua mendambakan kematian sebagai pelepas dari penderitaan hebat yang kami hadapi,” ungkapnya.

Maarouf juga mengungkapkan asumsi awalnya saat dibawa oleh pasukan Israel. “Saya kira kami hanya akan ditahan beberapa jam dan kemudian dibebaskan. Saya berpikir, sebagai dokter yang tidak melakukan kejahatan, kami akan diperlakukan dengan lebih baik,” paparnya.

Maarouf dan tahanan lainnya menderita penyiksaan yang sangat kejam selama masa tahanan mereka di bawah pihak Israel.

Selama hampir empat bulan serangan Israel terhadap Palestina, jumlah korban sipil di Gaza terus meningkat. Telah dilaporkan lebih dari 27.000 korban jiwa akibat tindakan Israel, dengan mayoritas korban merupakan wanita dan anak-anak

journalofserviceclimatology.org – Istana Buckingham baru-baru ini mengungkapkan bahwa Raja Charles III sedang menghadapi diagnosis kanker. Informasi ini diumumkan menyusul kunjungan Raja ke sebuah rumah sakit di London untuk prosedur yang berkaitan dengan pembesaran prostat pada bulan sebelumnya.

Pemeriksaan medis telah mengidentifikasi suatu jenis kanker, sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh istana pada hari Senin, tanggal 5 Februari waktu setempat.

“Raja telah memulai sebuah rencana pengobatan terjadwal hari ini, dan selama periode ini, ia telah dianjurkan oleh tim dokternya untuk mengurangi kegiatan publik,” jelas pernyataan dari istana.

Meskipun demikian, istana menyatakan bahwa Raja Charles akan tetap melaksanakan tanggung jawab kenegaraan dan melanjutkan pengurusan dokumen-dokumen resmi selama menjalani pengobatan.

Berdasarkan laporan dari The Guardian, Raja Charles telah menyampaikan penghargaannya kepada tim medis yang telah memberikan respons cepat terhadap kondisi kesehatannya. Beliau tetap optimis dan berharap bisa segera melanjutkan kewajiban-kewajiban kerajaannya.

“Sang Raja telah memilih untuk mengungkapkan kondisi kesehatannya untuk menghindari spekulasi tidak perlu dan berharap ini bisa meningkatkan kesadaran publik tentang pengaruh kanker terhadap orang-orang di seluruh dunia.”

Sebelum diagnosis kanker ini, Raja Charles III sudah menjalani sebuah operasi terkait pembesaran prostat. Pada periode yang sama, menantu sang Raja, Kate Middleton, juga sedang dalam proses pemulihan pasca-operasi perut.

journalofserviceclimatology.org – Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, pada Senin (5/2), mengumumkan pembentukan sebuah komite independen yang bertugas mengevaluasi kinerja UNRWA, Badan Pengungsi Palestina PBB. UNRWA menghadapi kritikan setelah Israel menuduh bahwa 12 anggota stafnya terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober.

Sebagai respons, lebih dari selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Swedia telah menghentikan sementara pendanaan mereka kepada badan ini.

“Komite yang baru dibentuk ini akan dikepalai oleh Catherine Colonna, mantan Menteri Luar Negeri Prancis, dan akan bekerja bersama dengan tiga lembaga penelitian Eropa,” menurut pernyataan dari PBB yang dirujuk oleh AFP.

Penyelidikan ini bertujuan untuk “mengkaji sejauh mana UNRWA menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memastikan netralitas dan mengatasi tuduhan pelanggaran serius yang mungkin terjadi.”

Komite yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, diharapkan menyampaikan temuannya dalam bentuk laporan sementara kepada Guterres di akhir bulan Maret, dan laporan lengkap pada akhir April. Laporan ini mungkin juga akan menyertakan saran mengenai cara untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola UNRWA.

Proses penilaian ini berjalan paralel dan terpisah dari investigasi internal yang telah dimulai oleh PBB sebelumnya, menyusul tuduhan yang muncul terhadap 12 anggota staf UNRWA.

Serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober telah menyebabkan kerugian nyawa yang signifikan, dengan jumlah korban mencapai sekitar 1.160 orang, dimana mayoritas adalah warga sipil, ini berdasarkan perhitungan AFP yang menggunakan data resmi.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini menyatakan bahwa UNRWA telah “sepenuhnya disusupi” oleh kelompok militan, dengan catatan bahwa Hamas telah mengendalikan Gaza sejak tahun 2007.

Tindakan militer yang dilakukan oleh Israel sebagai tanggapan telah menyebabkan kematian yang amat besar, dengan setidaknya 27.478 orang di Gaza, yang umumnya adalah wanita dan anak-anak, berdasarkan data yang diberikan oleh kementerian kesehatan di wilayah yang dikelola oleh Hamas.

Dalam upaya evaluasi independen terhadap UNRWA, tiga lembaga Eropa yang berpartisipasi adalah Raoul Wallenberg Institute dari Swedia, Chr. Michelsen Institute dari Norwegia, dan Danish Institute for Human Rights.

journalofserviceclimatology.org – Pada hari Senin, 5 Februari, waktu lokal, Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman mengumumkan pengangkatan Ahmed Awad bin Mubarak sebagai Perdana Menteri yang baru. Dilaporkan oleh kantor berita SABA yang resmi, dewan tersebut telah memutuskan bahwa anggota kabinet akan melanjutkan tugas mereka tanpa perubahan sampai proses transisi selesai.

Pengangkatan Perdana Menteri baru ini menjadi efektif sejak Senin yang sama, sebagaimana diumumkan oleh SABA.

Maeen Abdulmalik Saeed, yang berencana untuk mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri Yaman, akan beralih fungsi menjadi penasihat kepada Ketua Dewan Pemimpinan Presiden, menurut pernyataan resmi dari kantor Kabinet Yaman yang dipublikasikan melalui platform X.

Ahmed Awad bin Mubarak akan menggantikan Saeed sebagai Perdana Menteri di tengah periode meningkatnya ketegangan di Yaman, yang dipicu oleh serangan-serangan terbaru di Laut Merah oleh kelompok Houthi. Serangan tersebut telah memprovokasi tindakan militer balasan dari Amerika Serikat dan Inggris.

Dikenal sebagai mantan duta besar Yaman untuk Amerika Serikat, bin Mubarak memiliki sejarah konflik dengan kelompok Houthi, yang telah menculiknya pada tahun 2015 dan menahannya selama beberapa hari. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai kepala staf presiden Yaman dan juga pernah ditempatkan sebagai perwakilan negara di PBB pada tahun 2018.

Menurut Mohammed Al-Basha, seorang ahli Yaman yang bekerja dengan grup penelitian Navanti yang berbasis di Amerika Serikat, bin Mubarak dianggap sebagai salah satu pemimpin utama koalisi yang dipimpin oleh Saudi yang melakukan intervensi militer melawan Houthi pada tahun 2015. Intervensi ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional, setelah Houthi merebut ibu kota Sanaa pada tahun sebelumnya.

Dilaporkan oleh AFP, Al-Basha menyatakan bahwa kelompok Houthi kemungkinan besar tidak akan menerima penunjukan bin Mubarak, mengingat latar belakang konflik sejarah antara mereka. Penunjukan ini diperkirakan akan menambah ketegangan antara Houthi dan pemerintah yang diakui secara internasional.

Kelompok Houthi, yang didukung oleh Iran dan merupakan bagian dari kelompok yang menentang kebijakan Barat dan Israel, telah mengganggu perairan Laut Merah selama beberapa bulan, yang memicu respons militer dari Amerika Serikat dan Inggris.

Pentagon melaporkan bahwa Houthi telah melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal dagang dan angkatan laut sejak 19 November. Pemberontak menyatakan bahwa serangan mereka adalah bentuk dukungan terhadap Palestina dan protes terhadap konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober.

journalofserviceclimatology.org – Setelah sebuah periode penahanan selama delapan bulan, polisi India telah melepaskan seekor merpati yang sebelumnya dicurigai sebagai alat pengintai milik China. Langkah ini diambil menyusul inisiatif dan intervensi dari kelompok perlindungan hak-hak hewan, PETA.

“PETA India mengambil langkah setelah menerima informasi bahwa merpati tersebut ditahan di Rumah Sakit Hewan ai Sakarbai Dinshaw Petit (BSDPHA) di Parel, di mana ia dianggap sebagai barang bukti dalam sebuah kasus selama delapan bulan. Organisasi tersebut kemudian bergerak cepat untuk memastikan pembebasan merpati itu,” ungkap pernyataan dari PETA.

Burung tersebut awalnya ditangkap pada bulan Mei tahun sebelumnya ketika ditemukan di Mumbai, dengan sebuah pesan yang tertulis dalam apa yang diduga sebagai bahasa Mandarin yang terlampir pada sayapnya.

“Penemuan pesan dalam bahasa asing ini membangkitkan dugaan aktivitas spionase dan memotivasi otoritas kepolisian untuk menahan burung tersebut,” menurut keterangan yang disampaikan oleh PETA.

Merespons situasi ini, PETA India mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan kepolisian di Mumbai, mendesak agar merpati yang terjebak dalam kecurigaan mata-mata itu segera dilepaskan.

Merpati tersebut akhirnya mendapat kebebasannya kembali setelah diizinkan terbang oleh Kolonel (Purn) Dr. B. B. Kulkarni, yang merupakan Kepala Inspektur Medis di BSDPHA, seperti yang dilaporkan oleh PETA.

Sebelumnya, dilaporkan oleh berbagai outlet berita India bahwa burung tersebut sempat dititipkan pada organisasi Masyarakat Bombay untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan. Kebebasannya dikembalikan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari.

Kasus-kasus serupa yang melibatkan hewan yang dicurigai sebagai mata-mata tidaklah baru. Contohnya, pada tahun 2016, ada kejadian serupa di mana merpati ditahan karena membawa pesan yang mengandung ancaman terhadap Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Pada tahun 2019, sebuah peristiwa menarik perhatian internasional saat seekor Paus beluga putih—yang kemudian dikenal dengan nama Hvaldimir—terlihat mengenakan harness yang tampaknya dirancang untuk membawa kamera. Insiden ini memunculkan spekulasi bahwa mamalia tersebut mungkin telah dilatih oleh angkatan militer Rusia.

journalofserviceclimatology.org – Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan di Gaza, telah terjadi peningkatan tragis dalam jumlah korban jiwa akibat dari serangan militer Israel, dengan total korban meninggal telah mencapai 27.365 orang per hari Minggu, tanggal 4 Februari. Selama periode 24 jam terakhir, tercatat 127 orang lagi telah kehilangan nyawa mereka. Selain itu, jumlah orang yang mengalami luka-luka kini telah melebihi 66.630 individu.

Serangan yang dilakukan oleh Israel sejak tanggal 7 Oktober terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi, khususnya di wilayah selatan Gaza.

Pasukan militer Israel telah mengumumkan bahwa mereka telah mengalihkan fokus operasi militernya ke selatan Gaza setelah mengklaim telah menghilangkan ancaman dari kelompok Hamas di area utara. Khan Younis, kota yang terletak di selatan Gaza, menjadi sasaran utama karena diduga menjadi lokasi persembunyian pemimpin-pemimpin Hamas.

Pada saat yang sama, Israel menerima instruksi dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyerukan negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya genosida. Keputusan ICJ menuntut Israel untuk memastikan bahwa operasinya tidak menyebabkan genosida dan untuk tidak menghancurkan bukti yang terkait dengan hal tersebut.

Israel juga diinstruksikan untuk memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti memprovokasi genosida dan memastikan bahwa koridor bantuan kemanusiaan terbuka bagi penduduk Gaza yang membutuhkan.

Situasi kemanusiaan di Gaza saat ini sangat kritis, dengan warga setempat mengalami kesulitan serius di tengah musim dingin dan kondisi cuaca buruk. Kamp-kamp pengungsian di sana berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dengan genangan air di mana-mana, kurangnya akses ke air bersih dan pasokan makanan yang memadai.

Lebih lanjut, layanan kesehatan di Gaza juga sangat terbatas, membuat perawatan bagi mereka yang terluka dalam konflik menjadi sangat sulit, terutama karena infrastruktur rumah sakit yang hampir runtuh di bawah tekanan keadaan saat ini.

journalofserviceclimatology.org – Kementerian Luar Negeri Indonesia telah merespons spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dari kabinet Presiden Joko Widodo. Lalu Muhamad Iqbal, yang berperan sebagai juru bicara Kementerian, membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa Retno tetap fokus pada tanggung jawabnya dalam mengurus kepentingan Indonesia di kancah internasional, termasuk isu-isu sensitif seperti situasi di Palestina.

“Menlu Retno masih terus berkomitmen dan tengah menangani berbagai agenda internasional yang membutuhkan perhatian mendalam, seperti isu Palestina. Beliau memiliki jadwal yang sangat padat,” ujar Iqbal kepada media.

Pada tanggal 19 Januari, Retno Marsudi sendiri telah menegaskan komitmennya pada pekerjaannya dalam urusan hubungan internasional, termasuk persiapan untuk debat di Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza.

“Saat ini saya tengah mempersiapkan untuk debat di DK PBB terkait Gaza, dan saya akan berangkat ke New York besok malam,” tutur Retno

Kabar tentang kemungkinan beberapa menteri yang ingin mundur dari posisi mereka muncul setelah komentar yang dibuat oleh Faisal Basri, seorang ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam sebuah acara di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari. Faisal Basri menyebutkan bahwa di antara menteri yang mungkin mengundurkan diri adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta beberapa menteri lain yang dikabarkan merasa tidak nyaman dengan arah kebijakan pemerintahan saat ini.

Spekulasi ini diperkuat oleh laporan pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari, yang timbulkan pertanyaan tentang masa depan kabinet.

Istana Kepresidenan Indonesia telah memberikan klarifikasi bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak berkaitan dengan spekulasi mengenai pengunduran diri Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju.

Ari Dwipayana, selaku Koordinator Staf Khusus Presiden, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin, di mana Sri Mulyani dijadwalkan untuk bertemu dengan Jokowi pada hari tersebut pukul 14.30. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024.

Terkait hubungan antarpersonal di antara anggota kabinet, diketahui bahwa Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memiliki persahabatan yang erat dan telah berteman selama kurang lebih 44 tahun, sejak zaman mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Kedekatan mereka bukan hanya dalam lingkup profesional, tetapi juga telah terdokumentasi dalam momen-momen pribadi, seperti yang terlihat dalam sebuah kesempatan ketika mereka berpelukan setelah Indonesia menyelesaikan presidensi G20 pada bulan November 2022.

journalofserviceclimatology.org – Pasukan dari Amerika Serikat dan Inggris telah melaksanakan aksi militer terhadap sejumlah target yang terkait dengan milisi Houthi di Yaman. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis bersama-sama, mereka menyatakan telah melakukan serangan dari udara serta darat yang diarahkan ke berbagai fasilitas milik Houthi yang tersebar di 13 lokasi berbeda.

“Operasi militer yang dilakukan pada hari ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur yang digunakan untuk penyimpanan senjata, sistem peluncuran rudal, sistem pertahanan udara, dan juga peralatan radar yang dioperasikan oleh Houthi,” ungkap pernyataan tersebut.

Serangan terhadap fasilitas milisi Houthi di Yaman dilakukan dengan dukungan dari berbagai sekutu internasional termasuk Australia, Bahrain, Kanada, Denmark, Belanda, dan Selandia Baru, yang semuanya menyuarakan dukungan mereka melalui pernyataan bersama dengan AS dan Inggris.

Menurut laporan yang diberikan oleh Houthi, pesawat-pesawat dari AS dan Inggris telah menargetkan beberapa provinsi di Yaman, termasuk ibu kota, Sanaa.

Seorang pejabat Amerika mengungkapkan bahwa serangan ini melibatkan peluncuran rudal Tomahawk dari dua kapal perusak Amerika Serikat sebagai bagian dari operasi tersebut.

Ditambahkan oleh beberapa sumber bahwa kapal-kapal USS Gravely dan USS Carney telah menembakkan rudal jelajah. Jet-jet tempur F/A-18 yang beroperasi dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower turut serta dalam pelaksanaan serangan ini.

Sejak Israel memulai serangan ke Gaza pada tanggal 7 Oktober, sejumlah kelompok milisi di Timur Tengah yang merupakan bagian dari kelompok perlawanan Islam telah meningkatkan serangan terhadap kepentingan Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas. Salah satu kelompok yang aktif dalam serangan ini adalah Houthi.

Akhir-akhir ini, Houthi secara khusus telah meningkatkan agresi mereka, sering kali menargetkan kapal-kapal yang mereka anggap terkait dengan Israel, termasuk kapal-kapal milik Amerika Serikat dan kapal-kapal komersial Inggris.

Sementara itu, Amerika Serikat telah memberikan indikasi bahwa mereka mungkin akan merespons dengan serangan balasan terhadap Iran dan kelompok-kelompok yang didukung oleh negara tersebut di Timur Tengah.

journalofserviceclimatology.org – Menurut penilaian dari para ahli, termasuk analis militer Justin Crump, keadaan konflik global saat ini memunculkan kemungkinan yang semakin nyata akan berkembangnya skenario menuju konflik berskala besar, yang oleh beberapa pihak dikhawatirkan bisa berujung pada Perang Dunia ke-3. Crump, yang merupakan CEO dari sebuah firma analisis risiko global, Sibylline, menyoroti bahwa tanpa perubahan yang signifikan dan mendalam pada tingkat dunia, ancaman dan ketegangan internasional akan terus bertambah.

Pandangan ini didukung oleh konflik yang terjadi di beberapa wilayah di dunia, termasuk situasi di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta konflik di berbagai tempat di benua Afrika dan Asia.

Justin Crump, seorang ahli strategi militer, telah menyuarakan kekhawatiran mendalam tentang potensi gejolak global yang semakin meningkat. Dalam wawancara dengan Mail Online yang juga dilaporkan oleh Express pada hari Selasa, 23 Januari 2024, ia berkomentar, “Saya percaya ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Menurut saya, risikonya semakin meningkat.”

Dia menambahkan, “Jika ini tidak terjadi tahun depan, kemungkinan akan terjadi pada akhir dekade ini. Kita akan menghadapi situasi yang serupa. Dan kecuali ada perubahan yang sangat drastis yang terjadi di planet ini, risiko akan terus meningkat.”

Situasi saat ini menunjukkan peningkatan dalam jumlah konflik berdarah di berbagai belahan dunia. Penelitian dari Peace Research Institute Oslo mencatat adanya peningkatan dalam jumlah kematian yang disebabkan oleh pertempuran dan konflik antarnegara pada tahun 2022.

Keadaan ini diperburuk dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina serta meningkatnya tensi terkait potensi agresi China terhadap Taiwan, yang bisa memicu klaim kedaulatan atas pulau tersebut.

Tingkat retorika yang semakin menegangkan antara dua belah pihak telah menambah kekhawatiran mengenai situasi di Timur Tengah. Ada kecemasan yang meningkat tentang kemungkinan konflik antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina yang dapat berkembang dan menyebar ke wilayah-wilayah lain di dunia Arab.

Konflik antara Israel dan Hamas tidak hanya terisolasi tapi juga telah mempengaruhi kelompok-kelompok milisi seperti Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon, yang bersekutu dengan Hamas. Sebagai contoh, Houthi telah mulai mengambil tindakan agresif seperti pembajakan kapal di Laut Merah sebagai bentuk tekanan terhadap komunitas internasional dan Israel untuk menghentikan serangan di Gaza.

Sementara itu, Inggris dan Amerika Serikat telah menanggapi dengan melancarkan serangan rudal terhadap Yaman, namun langkah ini tampaknya belum cukup untuk mengekang aktivitas Houthi yang terus menyebabkan ancaman terhadap keamanan pelayaran internasional.

Di utara perbatasan Israel, Hizbullah juga telah melakukan serangan terhadap negara tersebut, dengan tujuan mendukung Hamas. Tindakan ini menambah kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi konflik menjadi perang yang lebih luas antara kelompok-kelompok tersebut dan Israel.

journalofserviceclimatology.org – Pada tanggal 2 Februari, serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat telah menghantam 85 titik di Irak dan Suriah, yang merupakan daerah di mana kelompok militan yang didukung oleh Iran beroperasi. Ini menandakan langkah AS yang mungkin merupakan bagian dari serangkaian serangan yang lebih besar dan terorganisir terhadap milisi yang didukung Iran, sebagai balasan atas serangan terhadap pasukan Amerika di kawasan Timur Tengah.

Dalam insiden sebelumnya, serangan yang dilakukan oleh militan pro-Iran telah menyebabkan kematian tiga anggota militer AS dan melukai 40 lainnya di Yordania.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden AS Joe Biden mengindikasikan bahwa operasi militer Amerika Serikat akan terus berlangsung.

“Kami di Amerika Serikat tidak berambisi untuk terlibat dalam konflik di Timur Tengah atau di tempat lain di dunia. Namun, saya ingin mengirimkan pesan yang jelas kepada siapapun yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan kekerasan terhadap warga Amerika: jika ada upaya untuk menimbulkan bahaya pada kami, kami akan mengambil tindakan,” ujar Presiden Biden.

Serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Jumat tersebut merupakan eskalasi signifikan dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya yang ditujukan kepada kelompok milisi yang didukung Iran. Operasi-operasi yang lalu lebih terbatas pada target-target seperti gudang senjata atau pusat-pusat pelatihan.

Amerika Serikat, dalam sikapnya, bertujuan untuk menghalangi dan menghentikan serangan lebih lanjut dari kelompok-kelompok tersebut, sambil berusaha menjauhkan diri dari konflik yang lebih besar dengan Iran di Timur Tengah, yang telah dirundung oleh ketegangan akibat tindakan-tindakan Israel di Gaza.

Komando Sentral AS (CENTCOM) mengonfirmasi serangan udara tersebut melalui sebuah pengumuman, menyatakan bahwa target-target di Irak dan Suriah yang terkait dengan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran serta milisi yang terafiliasi dengan mereka telah diserang.

Dalam pengumuman tersebut, disebutkan, “Kekuatan militer kami telah menargetkan lebih dari 85 lokasi, memanfaatkan banyak pesawat, termasuk pembom jarak jauh yang terbang langsung dari Amerika Serikat. Serangan-serangan ini mengandalkan penggunaan amunisi presisi dalam jumlah yang melebihi 125.”

“Objek-objek yang menjadi sasaran mencakup pusat-pusat pengendalian operasi, fasilitas intelijen, sistem peluncuran roket dan rudal, tempat penyimpanan kendaraan udara tanpa awak, serta fasilitas-fasilitas yang terkait dengan rantai pasokan logistik dan amunisi milisi yang didukung IRGC, yang memfasilitasi serangan-serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu mereka.”

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan awal sebagai respons dari AS.

Menurut John Kirby, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional, serangan yang dilakukan telah tercapai dengan hasil yang memuaskan. “Kami percaya serangan tersebut telah mencapai tujuannya dengan sukses,” ujar Kirby.

Letnan Jenderal Douglas Sims, yang menjabat sebagai direktur di Kepala Staf Gabungan, menyatakan bahwa sasaran serangan telah dipilih dengan pertimbangan yang matang dan perhitungan bahwa ada kemungkinan tinggi akan terdapat korban dari pihak Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan personel milisi yang terafiliasi.

Serangan tersebut terlaksana tidak lama setelah Presiden Biden mengadakan pertemuan dengan keluarga dari tentara AS yang gugur di Yordania.

Dilaporkan oleh CNN, pesawat pengebom B-1, yang merupakan pesawat pengebom strategis berjarak jauh yang mampu melancarkan serangan dengan senjata presisi dan juga senjata non-presisi, digunakan dalam operasi militer ini.

journalofserviceclimatology.org – Baru-baru ini, pemerintahan Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden, telah mengambil langkah mencolok dengan mengenakan sanksi terhadap empat warga Israel yang merupakan penduduk di permukiman Tepi Barat.

Alasan di balik pemberlakuan sanksi ini adalah akibat dari tindakan keempat individu tersebut yang ditemukan bersalah karena melakukan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap penduduk Palestina di wilayah Tepi Barat.

Individu yang terkena sanksi, yaitu David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman, dan Yinon Levi, telah terlibat dalam serangkaian tindakan kriminal. Ini termasuk pengorganisasian dan kepemimpinan dalam kerusuhan, pembakaran struktur dan kendaraan, penyerangan terhadap warga sipil, serta Einan Tanjil diketahui terlibat dalam insiden penyerangan terhadap para petani Palestina dan aktivis dari Israel sendiri. Dia melakukan serangan dengan menggunakan batu dan pentungan yang mengakibatkan cedera kepada mereka yang diserang.

Adapun Shalom Zicherman, ia dituduh telah melakukan serangan terhadap aktivis Israel serta kendaraan mereka di wilayah Tepi Barat. “Dia melakukan pemblokiran jalan dan mencoba memecahkan jendela kendaraan yang melintas,” menurut pemerintah AS.

Sedangkan Yinon Levi dikatakan telah memimpin sekelompok pemukim dari pos terdepan di Meitarim Farm dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil Palestina dan komunitas Badui. Levi juga dituduh mengancam warga Palestina dengan kekerasan untuk meninggalkan rumah mereka, serta melakukan pembakaran lahan dan merusak properti milik mereka.

Namun, pemerintah Amerika Serikat telah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut yang melibatkan pejabat atau pemerintah Israel itu sendiri.

Sebagai tanggapan terhadap tindakan AS ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh AS tidak diperlukan. “Israel sudah mengambil tindakan terhadap siapa pun yang melanggar hukum, oleh karena itu tidak ada kebutuhan untuk langkah-langkah luar biasa seperti ini,” ucap Netanyahu melalui pernyataan yang dirilis oleh kantornya.

Presiden Joe Biden sudah lama mengecam kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim Israel di Tepi Barat yang berujung pada kematian warga sipil Palestina. Isu ini telah menjadi salah satu topik pembahasan antara Biden dan Netanyahu dalam beberapa bulan terakhir.

perusakan aset dan properti milik warga Palestina.

Menurut pemerintah AS, Chasdai secara khusus diidentifikasi sebagai inisiator dan pemimpin dalam kerusuhan yang menghasilkan pembakaran kendaraan dan bangunan.

“Pelaku telah melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina dan menyebabkan kerusakan properti yang signifikan di Huwara, yang berujung pada kematian seorang penduduk sipil Palestina,” sebagaimana dinyatakan oleh otoritas Amerika Serikat.

journalofserviceclimatology.org – Model asal India, Poonam Pandey, telah menghadapi gelombang kecaman setelah ia membuat sebuah stunt di media sosial yang menggambarkan dirinya sebagai telah meninggal dunia, yang ternyata adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker serviks.

Pada hari Jumat, akun media sosialnya mengeluarkan pernyataan yang menyatakan, “Poonam Pandey berjuang berani melawan penyakit ini dan telah berpulang.” Unggahan tersebut menimbulkan kebingungan dan telah dikritik sebagai tindakan yang menyesatkan.

Tidak lama setelah berita tersebut tersebar, berbagai outlet media mulai melaporkan tentang ‘kematian’ Pandey, dan bahkan halaman Wikipedia miliknya sempat diperbaharui dengan informasi yang tidak akurat ini. Ekspresi duka juga datang dari sejumlah selebriti Bollywood yang memberikan penghormatan setelah mendengar berita tersebut.

Namun, beberapa orang menyatakan keraguan mereka atas kebenaran dari berita ini, terutama karena empat hari sebelum unggahan tersebut, Pandey telah memposting video dirinya di atas kapal di Goa. Dalam video itu, ia terlihat dalam keadaan yang baik dan sehat.

Poonam Pandey, model berumur 32 tahun, mengakui kepada pengikutnya yang berjumlah 1,3 juta orang melalui sebuah video bahwa pemberitaan mengenai kematiannya hanyalah sebuah inscenasi.

“Saya akui, saya mengarang cerita tentang kematian saya, dan saya sadar itu adalah langkah yang sangat drastis. Namun, akibatnya, sekarang kita semua telah mulai mendiskusikan tentang kanker serviks, kan?” ujar Pandey dalam video tersebut.

Dia menyatakan kebanggaannya atas hasil yang dicapai melalui upayanya dalam meningkatkan kesadaran publik tentang kanker serviks.

Namun, tindakannya tersebut sekarang mengundang banyak kritik dan ketidaksetujuan.

Salah satu komentator mengecam aksi Pandey sebagai “tindakan yang mencari perhatian,” sementara orang lain berkomentar, “Terjun dalam praktek yang menyesatkan seperti mengada-ada kematian sendiri, dengan alasan ‘meningkatkan kesadaran’… adalah tindakan yang tidak hanya tidak etis tetapi juga manipulatif.”

“Pada dasarnya, Anda seharusnya malu atas apa yang Anda lakukan. Di masa mendatang, mungkin tidak ada yang akan mempercayai jika Anda benar-benar meninggal!” tambah komentator lainnya.

Pandey memulai perjalanan kariernya di dunia model pada tahun 2010 dan dikenal karena keberanian dalam aksinya.

Dia pernah membuat janji kontroversial bahwa ia akan tampil telanjang jika tim kriket India berhasil memenangkan Piala Dunia Kriket pada tahun 2011, dan ia menepati janji tersebut dengan memposting sebuah video dirinya tanpa busana di Stadion Wankhede, tempat berlangsungnya pertandingan final.

Tak hanya itu, Pandey juga berakting dalam sebuah film thriller erotis pada tahun 2013 yang berjudul “Nasha”, dengan memerankan seorang guru yang terlibat hubungan seksual dengan dua muridnya.

Sementara itu, India memiliki angka kasus kanker serviks yang cukup tinggi, menurut data dari WHO, dengan angka kematian lebih dari 200 wanita per hari akibat penyakit ini.

Para aktivis kesehatan telah mendesak pemerintah untuk melaksanakan kampanye vaksinasi HPV secara nasional bagi remaja perempuan, yang telah terbukti secara signifikan menurunkan angka kejadian kanker serviks di berbagai negara lain.

journalofserviceclimatology.org – Pada hari Jumat, tanggal 2 Februari, PBB mengeluarkan sebuah pernyataan yang mencatat bahwa ada sekitar 17.000 anak di Jalur Gaza yang saat ini hidup tanpa kehadiran orang tua atau wali mereka. Jonathan Crickx, yang menjabat sebagai Kepala Komunikasi UNICEF untuk wilayah Palestina, menyoroti bahwa jumlah ini mencerminkan hampir 1 persen dari total warga yang terpaksa mengungsi di Gaza, sebuah wilayah dengan populasi sekitar 2,3 juta orang.

Dalam kunjungan terbarunya ke Gaza, Crickx melaporkan bahwa ia bertemu dengan 12 anak, dan tiga di antara mereka telah mengalami kehilangan orang tua. Ia menegaskan bahwa di balik angka-angka yang disajikan tersebut ada cerita nyata dari anak-anak yang menghadapi realitas yang sangat sulit dan menantang.

Sebagai ilustrasi, diambil kasus Razan, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun yang tragisnya harus kehilangan hampir seluruh keluarganya serta menjalani amputasi pada kakinya.

Crickx mengungkapkan bahwa Razan masih dalam keadaan shock, berusaha menyesuaikan diri dengan keterbatasan fisiknya di tengah minimnya akses terhadap layanan rehabilitasi. Situasi ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan keluarga besar yang sudah terbebani untuk merawat anak-anak tambahan, akibat kekurangan sumber daya dasar seperti makanan, air, dan tempat berlindung.

Kondisi ini telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kesehatan mental anak-anak di Palestina. Banyak dari mereka menunjukkan gejala psikologis akut, termasuk kecemasan yang meningkat, hilangnya selera makan, gangguan tidur, serta reaksi panik saat terdengar suara ledakan.

Crickx menambahkan bahwa UNICEF memperkirakan hampir seluruh anak di Gaza, yang jumlahnya melebihi satu juta, saat ini memerlukan bantuan kesehatan mental dan dukungan psikososial. Menurutnya, penawaran bantuan pada tingkat yang diperlukan ini hanya dapat dilakukan jika ada gencatan senjata yang efektif dan bertahan lama.

journalofserviceclimatology.org – Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal WHO, telah mengutarakan keprihatinan serius mengenai situasi di Rumah Sakit Eropa di Gaza Selatan. Melalui platform media sosial X, beliau menyampaikan bahwa kondisi fasilitas kesehatan ini tidak layak dan berpotensi memperparah penyebaran penyakit.

Ghebreyesus menyatakan bahwa Rumah Sakit Eropa, yang terletak di Khan Younis, bagian selatan Gaza, saat ini mengalami kelebihan kapasitas pasien akibat dari konflik yang berlangsung. Dengan kapasitas resmi hanya untuk 670 tempat tidur, rumah sakit ini kini harus menangani 800 pasien, menunjukkan betapa tingginya beban yang mereka hadapi.

Menurut Ghebreyesus, hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa berbagai layanan penting seperti unit gawat darurat, perawatan intensif, operasi bedah, perawatan luka, serta layanan untuk ibu dan anak, laboratorium, dan radiologi hanya berjalan dengan sangat terbatas.

Situasi rumah sakit ini semakin sulit karena akses menuju ke sana terhalang oleh serangan militer Israel yang berlangsung di wilayah tersebut, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, melalui media sosial X, telah mengungkapkan pandangannya pada hari Jumat mengenai kondisi yang dia anggap sangat buruk di Rumah Sakit Eropa di Gaza Selatan. Dalam cuitannya, Ghebreyesus menjelaskan bahwa tim WHO, bersama dengan mitra, telah melihat langsung keadaan yang sangat padat di fasilitas kesehatan tersebut, yang ia gambarkan sebagai situasi yang tidak layak bagi pasien, tenaga kesehatan, serta mereka yang membutuhkan tempat perlindungan yang aman.

Ghebreyesus menyoroti bahwa pembatasan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit di area tersebut.

Selama kunjungan itu, delegasi WHO memberikan suplai medis yang cukup untuk menangani 9.000 pasien di Rumah Sakit Eropa, menunjukkan komitmen organisasi terhadap mitigasi krisis kesehatan ini.

Ghebreyesus juga menekankan pentingnya gencatan senjata segera, menyuarakan kebutuhan mendesak akan perdamaian untuk memungkinkan bantuan kesehatan yang efektif.

Data yang dirilis oleh otoritas kesehatan Palestina menunjukkan jumlah korban yang sangat tinggi sebagai akibat dari konflik militer di Jalur Gaza. Dilaporkan bahwa sekitar 27.000 warga Palestina, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, telah kehilangan nyawa, dan 66.000 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel. Serangan ini merupakan respons terhadap serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 warga Israel menurut klaim negara tersebut.

journalofserviceclimatology.org – Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober, terjadi sebuah serangan yang mengejutkan terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang terletak di Jalur Gaza, Palestina, yang dilakukan oleh militer Israel. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan di Gaza, serangan tersebut telah menyebabkan kematian sedikitnya 500 orang, dan telah digambarkan sebagai tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan.

Dalam insiden yang tragis ini, yang telah dicatat sebagai serangan paling mematikan oleh Israel sejak konflik tahun 2008, gambar-gambar yang muncul dari lokasi menunjukkan api yang besar, puing-puing, kaca yang pecah, dan sisa-sisa korban yang tersebar di seluruh area rumah sakit.

Militer Israel, yang telah menargetkan fasilitas kesehatan di kota Gaza, dilaporkan telah melakukan hal ini dengan pengetahuan penuh bahwa banyak warga sipil mencari perlindungan di rumah sakit tersebut untuk menghindari serangan udara yang intensif di wilayah tersebut.

Di samping itu, ada tuduhan bahwa Israel secara tidak tepat menyalahkan kelompok militan Palestina atas kehancuran tersebut, mengklaim bahwa kerusakan diakibatkan oleh peluncuran roket yang tidak berhasil, sambil mencoba menghilangkan bukti digital yang ada. Ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh militer Israel yang mengakui serangan terhadap rumah sakit melalui media sosial, mengklaim bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menyerang anggota Hamas yang diduga berada di gedung tersebut.

Personel medis yang bekerja di lapangan telah menggambarkan serangan tersebut dengan istilah yang sangat kuat, termasuk genosida dan kejahatan perang. Nebal Farsakh, seorang petugas medis dari Bulan Sabit Merah Palestina, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan perang dan genosida.

Nebal Farsakh, seorang petugas medis, memberikan rincian tambahan mengenai situasi menyedihkan di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza setelah serangan udara Israel. Farsakh menyatakan bahwa banyak warga sipil Palestina telah mencari perlindungan di kompleks rumah sakit tersebut, khususnya setelah Israel memberikan peringatan evakuasi kepada penduduk di bagian utara Gaza.

Menurut Farsakh, orang-orang yang berada di sekitar rumah sakit tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka mengikuti perintah tersebut. Namun, mereka tidak dapat mengungsi lebih jauh ke selatan karena infrastruktur dan transportasi yang rusak parah. Farsakh menekankan bahwa tragedi ini khususnya tragis karena semua korban adalah warga sipil yang meninggalkan rumah mereka mencari tempat yang mereka anggap aman, seperti rumah sakit, yang seharusnya merupakan zona yang dilindungi menurut hukum internasional.

Ziad Shehadah, seorang dokter di Gaza, juga berbicara kepada Al Jazeera, menjelaskan bahwa warga sipil meninggalkan rumah mereka dengan harapan bahwa mereka akan lebih aman di sekolah dan rumah sakit. Namun, dalam waktu singkat, banyak yang tewas di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka. Shehadah menyampaikan kekhawatiran bahwa jumlah korban jiwa bisa jauh melebihi angka yang sudah dilaporkan dan menyebut kejadian tersebut sebagai “pembantaian”.

Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, yang dioperasikan oleh Keuskupan Episkopal Yerusalem dari denominasi Kristen Anglikan, telah mengalami kerusakan parah yang mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta negara-negara seperti Mesir, Qatar, dan Turki.

Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, menyatakan bahwa tindakan keras yang dilakukan Israel merupakan bukti kekalahan mereka pada tanggal 7 Oktober dan menyalahkan Amerika Serikat atas dukungannya terhadap Israel dalam agresi yang terjadi.

Haniyeh menegaskan, “Amerika Serikat memiliki tanggung jawab atas serangan terhadap rumah sakit tersebut karena dukungan yang mereka berikan untuk agresi Israel,” ucapnya.

Di tingkat internasional, Rusia dan Uni Emirat Arab telah mengambil langkah dengan meminta diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas serangan yang terjadi pada rumah sakit di Gaza.

journalofserviceclimatology.org – Reaksi Rusia terhadap rencana Amerika Serikat untuk menempatkan senjata nuklir di Inggris telah menciptakan ketegangan geopolitik yang signifikan. Anggota parlemen Rusia, Aleksey Zhuravlev, telah menyarankan sebagai tindakan balasan bahwa Rusia harus mempertimbangkan penempatan senjata nuklir di negara-negara yang bersekutu dengannya dan yang berlokasi dekat dengan Amerika Serikat, seperti Kuba.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Zhuravlev, yang merupakan Wakil Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia dan juga pemimpin Partai Rodina, melalui media sosial Telegram. Dia mencatat bahwa meskipun Inggris memiliki senjata nuklirnya sendiri dan AS telah menempatkan senjata nuklir di negara-negara Eropa yang berdekatan dengan Rusia, penambahan senjata nuklir di Inggris tidak akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika militer-politik. Informasi tersebut dikutip dari sumber berita RT pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024.

Dalam konteks perimbangan kekuatan, politisi ini menilai penting bagi Moskow untuk memikirkan penempatan senjata nuklirnya di lokasi yang lebih dekat dengan wilayah AS, menyebutkan negara-negara seperti Kuba, Venezuela, dan Nikaragua sebagai kemungkinan pilihan penempatan.

Zhuravlev menggarisbawahi bahwa teknologi militer, khususnya kapabilitas rudal, telah berkembang pesat sejak Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962. Dia mengklaim bahwa rudal hipersonik Rusia yang diluncurkan dari teritori mereka sendiri akan mencapai target di AS dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rudal subsonik yang ditembakkan dari dalam wilayah AS.

Aleksey Zhuravlev menambahkan bahwa Rusia memiliki armada penerbangan strategis dan kapal selam yang luas, yang beroperasi di berbagai lokasi rahasia di seluruh dunia. Dia menekankan, “Kami memiliki kemampuan untuk merespons setiap provokasi yang ditujukan AS dan NATO, sebuah aliansi yang mereka dominasi,” menurut Zhuravlev.

Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengeluarkan peringatan bahwa tindakan balas diperlukan jika kepala perang nuklir AS ditempatkan kembali ke tanah Britania. Terlebih lagi, Rusia secara konsisten mengkritik Barat karena meningkatkan ketegangan di benua Eropa.

Di sisi lain, komentar dari berbagai pejabat Barat, termasuk dari Inggris, Jerman, Estonia, serta Ketua Komite Militer NATO, telah menambah ketegangan dengan pernyataan mereka tentang potensi serangan Rusia terhadap Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Mereka menyerukan kepada pemerintah dan warga negara di Barat untuk bersiap menghadapi kemungkinan konflik besar dengan Moskow.

Tetapi Rusia menentang keras segala sugesti bahwa mereka memiliki niat untuk menyerang negara-negara Eropa. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menggambarkan klaim tersebut sebagai disinformasi. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa Moskow tidak memiliki kepentingan geopolitik, ekonomi, atau militer dalam memulai perang melawan NATO. Sebaliknya, Putin menyatakan bahwa Rusia lebih berkeinginan untuk memperbaiki dan mengembangkan hubungannya dengan blok yang dipimpin oleh AS.

journalofserviceclimatology.org – Menurut laporan yang diterbitkan oleh The New York Times (NYT), terdapat indikasi bahwa pihak Israel, dalam komunikasi tertutup dengan mitra-mitranya di Amerika Serikat, telah menyampaikan sikap tidak terganggu meskipun serangan mereka mengakibatkan banyak korban di kalangan warga sipil Palestina dalam upaya untuk mengatasi Hamas di Gaza.

Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden tercatat masih memberikan dukungan kepada Israel namun mulai menyuarakan kekhawatiran lebih tajam atas respon yang diberikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Hamas, terkait dengan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Analisis yang dirilis oleh NYT pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, menyebutkan bahwa pejabat Amerika Serikat mulai memahami bahwa pemimpin Israel menerima kenyataan bahwa jatuhnya korban sipil dalam jumlah yang besar adalah konsekuensi yang dianggap dapat diterima dalam rangka mencapai tujuan militer mereka.

NYT mengaitkan pandangan ini dengan tindakan militer bersejarah yang menghancurkan, seperti yang terjadi pada masa Perang Dunia II, dimana penggunaan senjata atom oleh AS terhadap Hiroshima dan Nagasaki di Jepang digunakan sebagai cara untuk mengakhiri perang dengan Jerman dan Jepang.

Dalam edisi cetak yang terbit pada hari Selasa, cerita ini menarik perhatian dari pengacara dan aktivis Steven Donziger, yang mengomentari potensi hubungan antara pandangan tersebut dan tingginya angka kematian warga sipil serta anak-anak di Gaza, sebagaimana diungkapkan melalui Instagram.

Donziger menyinggung tentang bagaimana mentalitas seperti itu mungkin berakibat pada tindakan militer Israel yang agresif, termasuk serangan besar di kamp pengungsi Jabalia di Gaza yang sangat padat penduduk, dan kemungkinan adanya penargetan terhadap warga sipil. Mehdi Hassan, seorang presenter di MSNBC, juga menyoroti artikel tersebut, menunjukkan bahwa detail penting ini hampir luput dari perhatian di tengah-tengah laporan yang lebih luas.

Artikel The New York Times (NYT) membahas tanggapan pemerintah AS terhadap konflik Israel-Palestina, mencatat perbedaan yang signifikan dalam dukungan internasional dibandingkan dengan situasi di Ukraina. Awalnya, terdapat harapan dari administrasi Biden bahwa dukungan serupa dengan yang diberikan untuk Ukraina bisa terbentuk untuk Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas. Namun, realitas geopolitik segera menunjukkan bahwa dukungan tersebut tidak akan mudah dicapai.

NYT menyoroti bahwa negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara berkembang, telah menunjukkan sikap yang berbeda dengan mengambil langkah yang kontras karena kenaikan jumlah korban di Palestina. Bahkan sekutu-sekutu Eropa Amerika Serikat terlihat terpecah dalam tanggapan mereka terhadap konflik Israel tersebut.

Menurut NYT, pejabat AS menyimpulkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tampaknya tidak memiliki strategi jelas untuk masa depan Gaza setelah pengambilalihan sebagian atau seluruh wilayah oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Laporan juga menyebutkan bahwa Pentagon telah meminta Israel untuk menunda serangan darat, agar AS memiliki waktu lebih untuk memperkuat pertahanan udara di Irak dan Suriah, dan juga memberikan waktu untuk negosiasi guna membebaskan sekitar 200 sandera yang ditahan oleh Hamas.

Operasi militer darat Israel dilaporkan dimulai pada hari Jumat dengan penutupan komunikasi di Gaza. IDF mengumumkan pada hari Rabu bahwa sejauh ini 15 tentara mereka telah gugur dalam operasi militer yang sedang berlangsung, dan diperkirakan akan ada lebih banyak lagi korban di pihak Israel seiring berlanjutnya operasi militer tersebut.

journalofserviceclimatology.org – Meskipun ada penolakan resmi, pernyataan dan tindakan dari beberapa figur tinggi di pemerintahan Israel menunjukkan adanya indikasi agenda yang sangat keras terhadap Palestina. Contoh terbaru datang dari Amichai Eliyahu, seorang menteri dari partai radikal Otzma Yehudit.

Dalam sebuah pernyataan kontroversial, dia menyarankan bahwa penggunaan bom nuklir di Jalur Gaza bisa menjadi salah satu strategi Israel dalam konfliknya dengan Hamas. Saat diwawancarai oleh Radio Kol Berama, dan ditanya soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir, Menteri Warisan Budaya, Amichai Eliyahu, menyatakan, “Itu termasuk dalam spektrum opsi yang kami miliki.”

Walaupun Israel belum pernah secara terbuka mengkonfirmasi atau membantah kepemilikan senjata nuklir, negara ini dianggap memiliki arsenil nuklir. Berdasarkan laporan dari Center for Arms Control and Non-Proliferation, diperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir. Israel belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tidak semua fasilitas nuklirnya berada di bawah pengawasan dari International Atomic Energy Agency (IAEA).

Meski Eliyahu terkait dengan Itamar Ben Gvir yang dikenal sangat konservatif, ia tidak termasuk dalam kabinet keamanan yang membuat keputusan strategis selama konflik, dan tidak memiliki kontrol atas kabinet perang yang memimpin operasi terhadap Hamas. Selama wawancara tersebut, Eliyahu juga menyampaikan penentangannya terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan pernyataan yang mengejutkan, “Kami tidak akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nazi.”

Amichai Eliyahu, yang terkenal dengan pandangannya yang kontroversial, telah mengeklaim bahwa tidak ada warga sipil di Gaza yang tidak terlibat dalam konflik. Laporan Times of Israel menyebutkan bahwa ia mendukung gagasan untuk Israel merebut kembali wilayah Jalur Gaza dan membangun kembali permukiman di sana. Eliyahu dikutip mengatakan, “Mereka bisa pindah ke Irlandia atau ke gurun, para pelaku kekerasan di Gaza harus mencari solusi mereka sendiri.”

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa warga di bagian utara Jalur Gaza tidak berhak atas hidup, dan menyebut bahwa orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas “tidak layak hidup di dunia ini.”

Namun, komentar-komentar ini telah mendapatkan kecaman dari pejabat tinggi Israel, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Lapid. Menurut laporan Al Jazeera, Netanyahu berpendapat, “Pernyataan Amichai Eliyahu tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya,” dan menegaskan bahwa “Israel dan IDF selalu bertindak sesuai dengan standar hukum internasional yang paling ketat untuk menghindari kerugian pada warga sipil, dan kami akan terus berusaha keras menuju kemenangan.”

Komentar ini muncul di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap Israel atas jumlah korban sipil di Gaza. Sejak 7 Oktober, telah dilaporkan lebih dari 9.400 warga Palestina kehilangan nyawa, dengan mayoritas adalah warga sipil, di wilayah yang telah lama dikucilkan.

journalofserviceclimatology.org – Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran telah memulangkan sejumlah perwira tinggi dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang berada di Suriah. Hal ini dilakukan karena adanya kecemasan atas kemungkinan mereka menjadi sasaran serangan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Pengungkapan tentang penarikan perwira IRGC ini dilaporkan oleh Jerusalem Post, yang mengandalkan informasi dari lima sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Selama satu dekade terakhir, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah berada di Suriah untuk mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dalam konflik sipil yang berlangsung di negara tersebut. Mereka menghadapi tantangan intensif di wilayah tersebut, terutama sejak Desember tahun lalu, dengan serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Serangan tersebut telah mengakibatkan kerugian nyawa pada beberapa anggota Garda Revolusi, termasuk seorang perwira tinggi intelijen dalam korps.

Menurut tiga informan yang berbicara dengan Reuters, keputusan Iran untuk mengevakuasi para komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dari Suriah sebagian besar dipengaruhi oleh keinginan negara tersebut untuk menghindari konfrontasi langsung di kawasan Timur Tengah. Meskipun ada penarikan komandan, Iran tetap bertekad untuk mempertahankan kehadiran pasukannya di Suriah, yang merupakan komponen kunci dari pengaruh strategis Teheran di kawasan tersebut. Iran, yang dikenal sebagai pendukung dari Hamas, menahan diri dari terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan Hamas dan Israel di Gaza.

Akan tetapi, Iran masih mendukung berbagai kelompok yang aktif dalam konflik di kawasan, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak—yang semua merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai “Poros Perlawanan”, yang menentang Israel dan kepentingan Amerika Serikat. Seorang pejabat senior keamanan regional yang mendapat informasi dari Teheran menyebut bahwa para komandan senior IRGC telah meninggalkan Suriah bersama dengan sekelompok perwira tingkat menengah, mengindikasikan ini sebagai penurunan level keberadaan mereka di sana. Sumber tersebut tidak memberikan detail mengenai jumlah personel yang ditarik, dan Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah pastinya.

Kantor berita tersebut mencatat bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan tanggapan dari Korps Garda Revolusi Islam ketika dihubungi untuk memberikan keterangan, dan Kementerian Informasi Suriah juga tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikirim melalui email terkait isu ini. Sepanjang konflik saudara di Suriah, Iran diketahui telah mengerahkan ribuan personel militer serta milisi ke negara tersebut. Di antara mereka yang dikirim adalah anggota Garda Revolusi, yang mana secara resmi memiliki peran sebagai penasihat, namun yang lebih banyak adalah milisi Syiah dari berbagai daerah di Timur Tengah.

Menurut tiga sumber, Korps Garda Revolusi Islam Iran berencana untuk mengendalikan operasi mereka di Suriah dari kejauhan, dengan dukungan dari sekutu mereka, Hizbullah Lebanon. Upaya untuk mendapatkan komentar dari Hizbullah Lebanon terkait hal ini belum mendapatkan respons. Sumber lain yang dekat dengan situasi di Iran menyatakan bahwa mereka yang masih berada di Suriah telah mengosongkan kantor mereka dan tidak lagi terlihat secara terbuka. “Iran tidak berencana untuk sepenuhnya meninggalkan Suriah, namun mereka sedang berusaha untuk meminimalisir keberadaan dan aktivitas mereka sejauh mungkin,” ungkap pejabat regional tersebut.

Dikatakan pula bahwa perubahan tersebut belum memiliki efek signifikan terhadap operasi di lapangan. Sumber yang berada di Iran menambahkan bahwa pengurangan ini merupakan langkah strategis Teheran untuk menjauhkan diri dari konflik antara Israel dan Gaza.

Israel, yang telah melakukan serangkaian serangan udara dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh Iran di Suriah, sering terlibat dalam pertukaran tembakan dengan Garda Revolusi dan Hizbullah, terutama sejak insiden perbatasan antara Lebanon dan Israel pada 8 Oktober 2023. Israel umumnya tidak memberikan komentar tentang operasi mereka di Suriah dan belum memberikan konfirmasi terhadap serangan yang terjadi baru-baru ini. Ketika diminta tanggapan oleh Reuters, militer Israel menyatakan bahwa mereka tidak memberikan komentar pada laporan media internasional.

 

journalofserviceclimatology.org – Pemerintah Australia menunjukkan keengganan atau penundaan dalam mengirim bantuan senjata ke Israel, di tengah konflik berkelanjutan di Jalur Gaza yang dimulai sejak Oktober tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah korban yang signifikan di Gaza, yang telah melampaui angka 26.000 karena aksi militer Israel, menjadi salah satu faktor dalam pertimbangan tersebut.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, pemerintah telah menangguhkan keputusan terkait ekspor peralatan militer ke Israel.

Dilaporkan oleh Al Jazeera pada tanggal 1 Februari, seorang sumber menyebutkan adanya perlambatan yang tampaknya disengaja dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Israel selama konflik di Gaza berlangsung.

Sumber tersebut menambahkan bahwa tampaknya tidak ada keinginan dari pihak pemerintah untuk muncul sebagai pendukung atau penentang dari penjualan peralatan militer ke Israel.

Israel telah mencoba untuk mengakuisisi peralatan militer buatan Australia, termasuk sistem anti-drone. Namun, menurut sumber tersebut, belum ada respons resmi dari Kementerian Pertahanan Australia meskipun sudah beberapa bulan berlalu.

Individu yang terlibat dalam proses perizinan ekspor senjata di Australia mengungkapkan adanya kesulitan dalam menentukan penyebab spesifik dari penundaan persetujuan ekspor senjata tersebut.

Beberapa pihak menduga bahwa Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, memainkan peran dalam proses keputusan ini.

Menurut sumber dari industri yang diwawancarai oleh ABC, ada kesan bahwa terdapat tekanan dari pemerintah yang mengarah pada keengganan Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan dengan persetujuan ekspor.

Israel, yang dikenal sebagai produsen senjata utama di tingkat global, biasanya tidak mengandalkan impor peralatan militer dari Australia. Namun, selama beberapa dekade, Australia telah menjadi pembeli utama peralatan pertahanan dari Israel.

Dalam tanggapan terhadap isu tersebut, Kementerian Pertahanan Australia angkat bicara, menegaskan bahwa Australia mengoperasikan sistem pengawasan ekspor yang sangat ketat untuk industri pertahanan dan senjata.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan menekankan bahwa pemerintah telah menjelaskan bahwa tidak ada pasokan senjata ke Israel yang terjadi sejak awal konflik, dan ini telah berlaku untuk periode minimal lima tahun terakhir.

Australia, menurut juru bicara tersebut, menerapkan kerangka pengendalian ekspor yang ketat, yang dirancang untuk mengatur penjualan peralatan militer secara cermat.

journalofserviceclimatology.org – Unit angkatan laut dari Armada Pasifik Federasi Rusia telah melakukan serangkaian latihan militer di perairan Laut China Selatan baru-baru ini. Selama latihan ini, kapal perang Marshal Shaposhnikov, dengan dukungan udara dari helikopter Ka-27, menjalankan simulasi untuk mendeteksi “kapal selam lawan” di lokasi yang tidak diungkapkan di Laut China Selatan. Latihan ini mencakup pelaksanaan manuver untuk meluncurkan torpedo dan menurunkan bom yang dirancang untuk memerangi kapal selam.

Menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia yang dirilis melalui Radio Free Asia (RFA), kegiatan tembakan yang dilakukan adalah bagian dari skenario latihan, dan tidak melibatkan penggunaan amunisi tajam dari kapal fregat tersebut.

Fregat Marshal Shaposhnikov, bersama dengan kapal penjelajah misil Varyag, terlibat dalam operasi pelatihan yang bertujuan untuk menjangkau wilayah Asia-Pasifik sebagai bagian dari misi jangka panjang mereka.

Sejak tanggal 22 Januari, armada kapal dari Pasifik Rusia telah berangkat dari basis mereka di Vladivostok. Mereka tidak hanya melakukan latihan tetapi juga merencanakan sejumlah kunjungan ke berbagai pelabuhan, meskipun Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan rincian tentang lamanya kunjungan atau negara-negara mana saja yang akan disinggahi.

Armada Pasifik, yang merupakan bagian dari Distrik Militer Timur Rusia, memiliki Samudra Pasifik sebagai wilayah operasional utama mereka. Latihan ini merupakan bagian dari rutinitas untuk mempertahankan keberadaan Angkatan Laut Rusia di kawasan tersebut dan juga sebagai langkah Rusia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Timur dan Tenggara, terutama di tengah isolasi yang meningkat karena konflik dengan Ukraina.

Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari negara-negara di sekitar Laut China Selatan mengenai latihan Rusia. Menurut pakar militer regional Collin Koh dari Singapura, latihan tersebut kemungkinan dianggap sebagai bagian dari hak laut internasional yang tidak memerlukan izin khusus.

Latihan serupa juga telah dilakukan oleh angkatan laut lain, termasuk Amerika Serikat, yang melakukan latihan dan operasi untuk memastikan kebebasan navigasi di wilayah tersebut.

Rusia sedang berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik dan mempererat kerja sama dengan China. Kedua negara ini telah melakukan serangkaian latihan gabungan di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Namun, berdasarkan analisis Koh, Rusia mungkin akan berhati-hati untuk tidak secara terbuka mendukung posisi China di wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan.

journalofserviceclimatology.org – Dua individu di China telah dilaporkan menjalani hukuman eksekusi karena perbuatan mereka yang menyebabkan kehilangan nyawa dua anak kecil dengan cara yang tragis.

Zhang Bo bersama pasangannya, Ye Chengchen, dikenai hukuman atas peristiwa menyedihkan di mana seorang anak perempuan berumur dua tahun dan seorang anak laki-laki berumur satu tahun jatuh dari ketinggian di sebuah kompleks apartemen di kota Chongqing.

Menurut keterangan, Zhang yang merupakan ayah dari kedua anak tersebut, telah menjalin hubungan dengan Ye sejak tahun 2019. Awalnya, Ye tidak mengetahui bahwa Zhang telah berkeluarga dan memiliki anak.

Setelah Zhang bercerai dengan istrinya, Chen Meilin, pada bulan Februari 2020, dia dan Ye mulai merencanakan pernikahan mereka.

Dalam proses persidangan, terungkap bahwa Ye tidak ingin memiliki tanggungan anak-anak dari hubungan Zhang sebelumnya, yang dianggapnya sebagai penghalang bagi rencana pernikahan mereka.

Ye diduga mendorong Zhang untuk menghilangkan nyawa kedua anaknya, yang dia lihat sebagai hambatan untuk masa depan bersama mereka.

Insiden memilukan ini terjadi pada bulan November 2020, di mana salah satu anak meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan yang lainnya meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit.

Berdasarkan laporan dari AFP, Zhang dan Ye divonis bersalah atas tuduhan merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap kedua anak tersebut dengan cara yang kejam dan disengaja.

Setelah proses pengadilan, kedua terdakwa tersebut dihukum mati pada Desember 2021 dan eksekusi hukuman tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari.

Perbuatan yang dilakukan oleh Zhang dan Ye telah menciptakan gelombang kemarahan dan kecaman di seluruh negeri China. Masyarakat mengekspresikan kemarahan dan kesedihan yang mendalam atas tindakan yang dilakukan terhadap dua anak yang masih sangat muda tersebut.

journalofserviceclimatology.org – Serangan yang ditargetkan pada fasilitas militer Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Tower 22 di Yordania, telah menimbulkan dampak yang signifikan. Setelah Amerika Serikat mengarahkan tuduhan terhadap Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, proses negosiasi antara Israel dan Hamas kini menghadapi risiko keruntuhan.

Menurut laporan dari Reuters, Amerika Serikat telah menyatakan komitmennya untuk mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” dalam melindungi pasukannya. Ini merupakan respons atas serangan drone yang telah menyebabkan kematian tiga tentara Amerika di Yordania. Di pihak lain, Qatar mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa aksi balasan dari Amerika Serikat dapat berdampak negatif pada keamanan kawasan dan menghambat perkembangan negosiasi terkait pembebasan sandera di Gaza.

Serangan yang terjadi pada hari Minggu (28 Januari 2024) tersebut, yang diduga dilakukan oleh militan pro-Iran, merupakan insiden serangan mematikan pertama terhadap pasukan Amerika Serikat sejak konflik antara Israel dan Hamas meningkat pada bulan Oktober. Serangan ini juga menandai peningkatan signifikan dalam ketegangan yang telah melanda kawasan Timur Tengah.

Juru bicara Pentagon, John Kirby, menyatakan pada hari Senin bahwa Amerika Serikat tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam konflik yang lebih luas dengan Iran atau di wilayah itu secara keseluruhan. “Kita harus melakukan apa yang perlu dilakukan,” ujarnya, menegaskan bahwa tindakan akan diambil sesuai kebutuhan.

Iran, di sisi lain, telah menolak klaim bahwa mereka terlibat dalam serangan tersebut. Presiden Biden sebelumnya telah memerintahkan tindakan balasan terhadap grup-grup yang didukung oleh Iran, meski sampai saat ini belum ada langkah yang diambil terhadap Iran secara langsung.

Presiden Biden menegaskan, “Tanpa ragu-ragu, kami akan menuntut pertanggungjawaban pada waktu dan dengan cara yang kami pilih,” menunjukkan pendekatan yang diukur namun tegas.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, juga menegaskan sikap yang serupa, menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan AS tidak akan ditoleransi dan bahwa semua tindakan yang diperlukan akan diambil untuk melindungi kepentingan dan pasukan AS.

Di tengah situasi ini, pemerintahan Biden menghadapi tekanan untuk menanggapi serangan drone tersebut secara tegas tanpa memicu eskalasi yang dapat berujung pada konflik yang lebih luas.

Dalam upaya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah, pemerintahan Presiden Biden juga bertindak sebagai mediator dalam proses pembebasan lebih dari 100 sandera yang ditahan oleh Hamas, setelah serangan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober.

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, telah menyuarakan harapannya bahwa tindakan balasan yang mungkin diambil oleh Amerika Serikat tidak akan merusak kemajuan yang telah dibuat menuju sebuah kesepakatan pembebasan sandera baru. Kesepakatan ini telah menjadi topik diskusi dalam perundingan yang berlangsung pada akhir pekan lalu.

Dia menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan balasan dari AS dapat berpengaruh buruk terhadap kestabilan regional dan berharap konsekuensi tersebut dapat dihindari.

William Burns, Direktur CIA, melakukan pertemuan dengan Sheikh Mohammed, serta dengan kepala Mossad dari Israel dan kepala intelijen Mesir di Paris. Pertemuan tersebut dianggap konstruktif oleh pihak-pihak Israel, Qatar, dan Amerika Serikat, meskipun masih ada perbedaan yang cukup besar yang perlu diatasi.

Menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, perundingan yang berlangsung di Paris memberikan optimisme bahwa proses negosiasi yang dipimpin oleh Qatar dapat dilanjutkan. Sebelumnya, mekanisme ini telah berhasil mencapai gencatan senjata selama satu minggu pada bulan November, di mana Hamas melepaskan sekitar 100 sandera.

Blinken menyebut bahwa kerangka kerja untuk potensi kesepakatan baru yang dikembangkan di Paris adalah “kerangka yang solid dan menjanjikan,” yang memberikan harapan akan kemungkinan kembali ke proses perundingan tersebut. Dia menekankan bahwa Hamas harus membuat keputusan independen mereka sendiri, namun menahan diri dari memberikan detail lebih lanjut tentang proposal yang dibahas.

journalofserviceclimatology.org – Tiga tahun setelah mengambil alih kekuatan di Myanmar, rezim militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan kontrol atas negara tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka menghadapi beberapa kerugian yang signifikan, yang memicu peningkatan kritik terhadap kepemimpinan junta.

Pasukan junta telah kehilangan wilayah strategis yang terletak di bagian utara negara itu, yang berbatasan dengan China, dan juga di wilayah barat yang berdekatan dengan India. Sementara itu, di berbagai area lain, pasukan militer terlibat dalam konflik yang intens dengan kelompok-kelompok yang menentang kudeta militer dan berupaya untuk melawan dengan tekad yang kuat.

Kendati ada perjuangan tersebut, menurut PBB, sekitar dua pertiga dari wilayah Myanmar masih terpengaruh oleh kekerasan dan konflik yang berkelanjutan.

Di ruang maya, ada suara-suara dari pendukung militer yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Min Aung Hlaing.

Baru-baru ini, seorang biksu yang dikenal karena pandangan ultranasionalisnya, Pauk Sayardaw, memanggil untuk pengunduran diri Min Aung Hlaing. Seruan ini disampaikan selama demonstrasi di Pyin Oo Lwin, sebuah kota yang terkenal dengan keberadaan militer yang kuat dan lokasi dari Akademi Layanan Pertahanan tingkat atas.

Perlawanan Terhadap Junta

Sejak kudeta pada tahun 2021 yang mengakhiri pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, Myanmar telah terperosok ke dalam konflik berlarut. Kudeta ini menimbulkan kemarahan publik dan memicu gelombang demonstrasi besar yang menuntut pemulihan demokrasi.

Dengan eskalasi kekerasan oleh junta yang membuat protes damai menjadi berbahaya, warga negara memilih untuk mengambil senjata dalam upaya mereka melawan penindasan, sering kali dengan menggunakan senjata buatan sendiri.

Sejumlah kelompok telah muncul untuk berjuang melawan junta, termasuk organisasi pro-demokrasi yang terbentuk setelah kudeta, dikenal sebagai Kekuatan Pertahanan Rakyat (PDF). Banyak dari kelompok-kelompok ini bersatu di bawah Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang didirikan sebagai lawan pemerintahan militer.

Di samping itu, kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah lama berjuang melawan pemerintah Myanmar untuk tujuan kemerdekaan mereka juga telah bergabung dalam perlawanan terhadap junta. Meski tujuan mereka bisa beragam dan tingkat koordinasi antar kelompok berbeda, mereka bersatu dalam penentangan mereka terhadap pemerintahan militer.

Konflik di Myanmar telah mengalami kebuntuan yang berkepanjangan. Namun, ada perubahan dinamika yang signifikan pada tanggal 27 Oktober, ketika beberapa kelompok etnis bersenjata yang berpengalaman, berkumpul dalam apa yang disebut sebagai Aliansi Persaudaraan. Mereka meluncurkan serangan yang terkoordinasi dengan kelompok anti-kudeta yang lebih baru dengan tujuan untuk menguasai wilayah yang dikuasai junta di bagian utara negara.

Keberhasilan yang diraih oleh Aliansi Persaudaraan dengan cepat memicu operasi militer serupa di wilayah-wilayah lain di Myanmar, yang memberikan dorongan semangat signifikan kepada gerakan yang mendukung demokrasi. Meskipun ada kemajuan yang beragam, dengan beberapa wilayah, terutama di bagian selatan, mengalami kemajuan yang lebih lambat, harapan akan efek domino yang melumpuhkan kemampuan militer junta telah meredup.

Pengamat dan analis konflik menyarankan bahwa walaupun kelompok-kelompok dalam Aliansi Persaudaraan tergabung dalam usaha yang lebih besar untuk mendukung demokrasi, mereka juga memiliki kepentingan teritorial yang spesifik.

Yun Sun, yang merupakan rekan senior dan direktur Program Asia Timur di Stimson Center, berpendapat bahwa China secara tidak resmi telah memberikan dukungan terhadap aksi militer yang dilakukan oleh Aliansi Persaudaraan.

Menurut Sun dalam sebuah wawancara yang dirilis oleh The Guardian, tujuan dari sikap China tersebut adalah untuk memberikan sanksi kepada pemerintah junta di Myanmar. Meskipun demikian, China juga telah menyampaikan pesan kepada kelompok-kelompok tersebut bahwa mereka menghendaki situasi stabil kembali di wilayah tersebut.

Salah satu alasan utama frustrasi China terhadap junta militer Myanmar adalah kegagalan mereka dalam menangani praktik penipuan yang berkembang dan banyak menargetkan warga negara China.

journalofserviceclimatology.org – Dikenal memiliki hubungan yang tegang, Israel dan Palestina seringkali disebut berada dalam ketidakseimbangan kekuatan. Palestina, yang belum diakui sebagai negara penuh oleh sebagian besar komunitas internasional, tidak memiliki angkatan bersenjata yang terstruktur seperti kebanyakan negara lain. Ketiadaan tentara reguler ini memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan Palestina dalam membela diri dalam konflik.

Menurut sumber dari TRT World, Israel memiliki kekuatan militer yang lengkap dan canggih, termasuk pasukan bersenjata dan peralatan militer yang dikembangkan oleh industri pertahanan domestiknya. Industri militer Israel tidak hanya memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri, tapi juga mengekspor senjata ke berbagai negara besar, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa.

Di sisi lain, seperti yang dilaporkan oleh Welcome To Palestine pada tahun 2017, Palestina memiliki apa yang dikenal sebagai Pasukan Keamanan Nasional Palestina. Pasukan ini beroperasi di bawah Otoritas Nasional Palestina (PNA) dan memiliki sifat paramiliter. Pasukan ini mencakup beberapa unit keamanan tapi tidak termasuk pengawal presiden, pasukan keamanan dalam negeri, atau intelijen umum, yang semuanya memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri dalam struktur keamanan Palestina.

Pasukan keamanan yang beroperasi di wilayah yang diakui oleh Otoritas Nasional Palestina (PNA) telah ada sejak Persetujuan Oslo ditandatangani. Sejak tahun 2004, struktur keamanan di bawah Layanan Keamanan Palestina telah diberi tanggung jawab dalam penegakan hukum umum.

Otoritas Nasional Palestina dan Israel memiliki serangkaian perjanjian bilateral yang menetapkan batasan tertentu pada ukuran, persenjataan, dan struktur pasukan keamanan Palestina. Perjanjian ini memberikan hak kepada Israel untuk meninjau dan memberikan persetujuan terhadap rekrutmen anggota pasukan tersebut. Pada tahun 2007, dikutip dari sumber tanggal 30 April 2022, tercatat ada sekitar 42 ribu personel yang tergabung dalam pasukan keamanan PNA.

Di sisi lain, Hamas, yang merupakan gerakan politik dan militer Palestina, memiliki sayap militer sendiri yang dikenal sebagai Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Brigade ini didirikan pada awal tahun 1990-an dengan tujuan utama untuk melawan kekuatan militer Israel. Baik Hamas maupun Brigade Izz ad-Din al-Qassam telah dimasukkan dalam daftar organisasi teroris oleh beberapa negara di dunia.

Brigade Izz ad-Din al-Qassam beroperasi sebagai bagian integral dari Hamas dan berkomitmen pada tujuan gerakan tersebut, tetapi juga memiliki otonomi dan kepemimpinan sendiri.

journalofserviceclimatology.org – Badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, UNRWA, menjadi fokus perhatian menyusul tuduhan dari Israel bahwa badan tersebut terlibat dalam serangan yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Israel, menghentikan kontribusi dana mereka kepada UNRWA. Keputusan serupa juga diambil oleh negara-negara lain seperti Inggris, Australia, dan Jepang.

Pemberhentian bantuan ini telah menambah kompleksitas kondisi yang sudah kritis di Palestina, dimana konflik dan agresi masih berlangsung.

Mengapa Israel menargetkan UNRWA menjadi pertanyaan yang relevan dalam konteks ini. Michael Bueckert, seorang jurnalis dan aktivis yang mendukung Palestina dari Kanada, percaya bahwa tindakan Israel saat ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa terkini di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Setelah Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dan membawa kasus tersebut ke ICJ pada bulan Desember yang lalu, mahkamah ini kini sedang memproses pengadilan tersebut.

Pada sidang terakhir yang dilakukan pada hari Jumat, ICJ telah mengambil keputusan untuk mengimplementasikan tindakan darurat dengan mengeluarkan sebuah perintah kepada Israel agar menghentikan aksinya dengan segera. Keputusan ini bukan merupakan penyelesaian akhir dari ICJ, melainkan tindakan interim yang diambil oleh pengadilan tertinggi PBB ini selagi mereka melanjutkan penyelidikan dan proses pengadilan lebih jauh.

Setelah keputusan sementara oleh Mahkamah Internasional (ICJ), Israel merilis sebuah laporan yang menuduh anggota staf UNRWA terlibat dalam memberikan bantuan kepada milisi Hamas untuk melaksanakan serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Akibat serangan yang diatributkan kepada Hamas tersebut, Israel melancarkan aksi militer terhadap Gaza yang telah menyebabkan kematian lebih dari 26.500 orang Palestina.

“Terlihat jelas bahwa ini merupakan reaksi balasan yang terkoordinasi dari Israel terhadap Palestina dan PBB sebagai tanggapan atas keputusan ICJ,” komentar jurnalis dan aktivis pro-Palestina, Michael Bueckert.

Pada hari yang sama ketika ICJ mengakui hak perlindungan warga Palestina dari genosida, negara-negara Barat, menurut Bueckert, tampaknya berkolaborasi dengan mengambil tindakan yang merugikan korban dengan cara memutus sumber kehidupannya. “Kemunafikan ini semakin terlihat,” tambahnya.

Baru-baru ini, ICJ memerintahkan pemerintah Israel untuk menghentikan tindakan genosida di Palestina dan meminta agar mereka menghukum siapa saja yang terlibat atau memprovokasi perbuatan tersebut.

Dalam pandangan Israel, UNRWA dianggap sebagai penghalang terhadap tujuan-tujuan mereka di wilayah tersebut. Beberapa pejabat Israel bahkan secara eksplisit menyuarakan keinginan untuk melumpuhkan agensi ini.

Mengikuti penghentian dana dari negara-negara Barat, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan pengakhiran operasi UNRWA di Gaza. “Kami telah memberikan peringatan selama bertahun-tahun bahwa UNRWA memperpanjang masalah pengungsi, menghambat perdamaian, dan beroperasi sebagai lengan sipil dari Hamas di Gaza,” ungkap Katz.

Katz juga menekankan bahwa UNRWA tidak seharusnya memiliki tempat dalam masa depan wilayah tersebut.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, juga menyatakan bahwa Israel, bukan UNRWA, yang seharusnya mengontrol Gaza pasca-konflik.

Israel melihat penghancuran atau penghentian bantuan kepada UNRWA sebagai bagian kunci dari strategi mereka dalam konflik saat ini di Gaza.

Seorang mantan pejabat Israel, Noga Arbel, menyampaikan sentimen yang serupa, menganggap UNRWA sebagai ancaman utama bagi Israel. “Kita tidak akan bisa memenangkan konflik ini tanpa terlebih dahulu menyingkirkan UNRWA,” kata Arbel.

Arbel juga menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Palestina saat ini memberikan peluang untuk “mengirim UNRWA ke neraka” dan menghentikan kegiatan mereka yang dituduhkan sebagai “penciptaan teroris.”

UNRWA merupakan salah satu dari segelintir entitas di Palestina yang tidak berada di bawah kendali Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini mengutarakan pandangannya mengenai kontrol wilayah Palestina. Dalam pernyataannya pekan lalu, Netanyahu menegaskan pentingnya bagi Israel untuk mempertahankan kendali atas keamanan di Gaza sebagai langkah untuk menjaga negaranya dari ancaman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan penolakannya terhadap gagasan pembentukan negara Palestina dan ide solusi dua negara. Solusi dua negara ini telah lama menjadi konsep yang didukung oleh banyak anggota komunitas internasional, yang bertujuan untuk menciptakan dua negara yang eksis secara damai, berdampingan satu sama lain, dan saling mengakui serta menghormati kedaulatan masing-masing.

journalofserviceclimatology.org – Menurut laporan yang muncul pada hari Senin, tanggal 29 Januari, pasukan Israel diberitakan telah melancarkan serangan terhadap sebuah tempat penampungan yang dikelola oleh United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) di Kota Gaza. Dalam operasi tersebut, banyak pria yang mengungsi di fasilitas tersebut dikatakan telah ditangkap oleh pasukan Israel.

Saksi di lokasi kejadian menyampaikan kepada kantor berita Palestina, Wafa, bahwa ada kepanikan di kalangan anak-anak dan wanita yang berusaha mencari tempat aman setelah serangan oleh pasukan yang dijuluki Zionis itu terjadi.

Dilaporkan juga bahwa sejumlah wanita dan anak-anak sempat terperangkap di dalam gedung sementara pria-pria tersebut dibawa pergi oleh pasukan Israel.

Mereka yang berhasil melarikan diri dilaporkan mencari suaka di Rumah Sakit Baptist, tempat yang pernah menjadi target bombardir oleh Israel sebelumnya.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa selain menargetkan penampungan milik UNRWA, pasukan Israel juga melakukan serangan terhadap beberapa tempat perlindungan lain di dalam kota.

Menurut sumber berita Wafa, serangan yang dilancarkan oleh Israel di Gaza telah menyebabkan kematian lebih dari 26.600 orang, dengan anak-anak dan wanita menjadi mayoritas di antara korban.

Israel, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa fokus operasi mereka saat ini adalah menargetkan wilayah selatan Gaza, setelah mengklaim berhasil mengeliminasi keberadaan Hamas di wilayah utara.

Salah satu kota yang menjadi target serangan Israel adalah Khan Younis, yang dipercayai oleh pihak Zionis sebagai tempat persembunyian pemimpin-pemimpin Hamas.

journalofserviceclimatology.org – Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan instruksi dalam sebuah keputusan sementara pada hari Jumat (26/01), yang menuntut Israel untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menghindari tindakan genosida di Gaza. Keputusan ini muncul sebagai respons atas gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel atas tuduhan genosida.

Namun, ICJ tidak memberikan perintah untuk sebuah gencatan senjata yang segera.

Menurut keputusan ICJ, Israel diharuskan untuk dengan segera memastikan bahwa pasukan militernya tidak melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina atau menyebabkan luka-luka serius, baik secara fisik maupun mental, merusak kondisi kehidupan mereka, atau menghalangi kelahiran di kalangan populasi Palestina.

Hakim Joan E. Donoghue, yang menyampaikan keputusan tersebut, menekankan bahwa penduduk Palestina di Gaza tetap dalam kondisi yang sangat rawan dan mengalami kesulitan yang mendalam.

Hakim dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) menilai bahwa klaim yang dibuat atas nama Palestina adalah “berdasarkan alasan yang kuat”.

Keputusan yang diumumkan di Den Haag, Belanda, ini bukan merupakan penyelesaian akhir dari kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan. Keputusan akhir dari kasus ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun lagi untuk diselesaikan.

Namun, keputusan interim ini dianggap krusial untuk menjamin perlindungan bagi penduduk Palestina di Gaza.

Riyad Al-Maliki, Menteri Luar Negeri dari Otoritas Palestina yang menguasai Tepi Barat, mengapresiasi keputusan tersebut sebagai yang “berpihak pada kemanusiaan.”

“Keputusan ICJ didasarkan pada bukti dan hukum yang ada, berpihak pada aspek kemanusiaan serta hukum internasional,” ungkap Riyad Al-Maliki, seperti dikutip oleh Reuters.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan “terus melindungi diri dan warganya dengan mengikuti hukum internasional”.

Netanyahu menambahkan bahwa Israel bertekad untuk “meneruskan pertempuran sampai mencapai kemenangan total” dan “sampai semua tawanan kembali”.

Sebelumnya, Israel berharap agar ICJ akan menolak kasus tersebut, tetapi hakim menentukan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung klaim yang diajukan oleh Afrika Selatan.

Afrika Selatan diakui memiliki dasar hukum yang valid untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi anti-genosida.

Naledi Pandor, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, yang hadir selama persidangan, mengemukakan pandangan bahwa tanpa adanya gencatan senjata, efektivitas perintah tersebut mungkin terbatas.

“Saya berharap ada perintah eksplisit untuk penghentian kekerasan dalam keputusan, tetapi saya tetap menghargai instruksi yang telah dikeluarkan,” ujar Pandor.

Ia juga menyatakan harapannya bahwa negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel akan mendorong pematuhan terhadap perintah ini.

journalofserviceclimatology.org – Pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un, telah memerintahkan pembongkaran sebuah monumen yang sebelumnya menjadi simbol aspirasi rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Kim telah menyatakan Korea Selatan sebagai “musuh utama” dan menyampaikan pandangan bahwa reunifikasi kedua Korea kini tampak tidak lagi mungkin.

Gambar satelit yang diambil di Pyongyang pada hari Selasa tanggal 23 Januari menunjukkan bahwa monumen tersebut – yang merupakan lengkungan simbolis dari harapan reunifikasi yang dibuka selama pertemuan puncak inter-Korea di tahun 2000 – telah dihilangkan, ini berdasarkan pemberitaan NK News, sebuah outlet berita yang fokus pada pemantauan Korea Utara.

Dua ahli terkemuka dalam urusan Korea mengutarakan opini mengejutkan yang mengindikasikan bahwa mereka percaya Kim Jong Un mungkin sedang bersiap untuk konflik dengan Korea Selatan.

“Kami percaya, mirip dengan langkah kakeknya di tahun 1950, Kim Jong Un telah mengambil keputusan strategis untuk pergi ke jalur perang,” menurut tulisan yang dibuat oleh Robert L Carlin, seorang analis CIA terdahulu, dan Siegfried S Hecker, seorang ilmuwan nuklir yang telah mengunjungi Korea Utara beberapa kali, dalam sebuah publikasi di website 38 North.

Komentar tersebut telah memicu perhatian di Washington dan Seoul, serta membuka diskusi di antara para pengamat tentang situasi di Semenanjung Korea. Namun, mayoritas analis tidak setuju dengan gagasan bahwa konflik militer di Semenanjung Korea sudah dekat.

“Merisikokan seluruh keberlanjutan rezim untuk sebuah konflik yang bisa sangat merusak bukanlah langkah yang akan diambil oleh Korea Utara dengan ringan. Sejarah mereka menunjukkan pendekatan yang sangat kalkulatif,” kata Christopher Green, seorang analis Korea dari Crisis Group yang berbasis di Belanda.

Green dan pakar lainnya mengakui bahwa Korea Utara seringkali melakukan provokasi untuk membawa negara-negara Barat kembali ke meja perundingan, dan juga terdapat faktor tekanan politik domestik.

Meski demikian, ada kesepakatan umum bahwa meningkatnya frustrasi Kim harus diperhatikan dan bahwa rezimnya menjadi semakin tak terduga dan berpotensi berbahaya.

Walaupun kebanyakan pakar menganggap perang sebagai sebuah kemungkinan yang masih jauh, masih ada kekhawatiran bahwa agresi berskala lebih kecil mungkin terjadi.

Apakah Kemungkinan Akan Perang Antar Korut dan Korsel

Para pengamat yang telah lama mengikuti perkembangan di Korea Utara tidak asing dengan retorika nuklir yang sering diucapkan oleh Kim Jong Un. Namun, beberapa analis menilai bahwa terdapat nuansa baru dalam pernyataan terkini yang keluar dari Pyongyang.

Hanya enam hari setelah Kim Jong Un menyatakan dalam pidato Tahun Baru bahwa semenanjung Korea dapat melihat pecahnya konflik setiap saat, militer Korea Utara melakukan serangan artileri yang menyeberangi perbatasan.

Lebih lanjut, Korea Utara telah mengumumkan uji coba rudal dengan bahan bakar padat yang baru dan pengembangan drone bawah air yang berpotensi dilengkapi senjata nuklir, sejak awal tahun ini.

Tindakan ini melanjutkan pola peluncuran rudal dan peningkatan kapasitas senjata yang telah berlangsung nyaris bulanan selama dua tahun terakhir, yang secara terbuka melanggar sanksi yang diberlakukan oleh PBB.

Namun, yang paling mengejutkan bagi banyak orang adalah pengumuman Kim Jong Un baru-baru ini yang secara eksplisit menolak tujuan reunifikasi yang sebelumnya dipegang.

Reunifikasi dengan Korea Selatan telah lama menjadi elemen penting, meskipun semakin diragukan dalam kenyataannya, dari ideologi Korea Utara sejak negara itu didirikan.

“Perubahan ini sangat signifikan. Ini mengubah salah satu prinsip dasar dari ideologi yang dianut oleh rezim,” menurut Peter Ward, seorang peneliti senior di Universitas Kookmin yang berlokasi di Seoul.

Dilihat sebagai langkah simbolis yang kuat, Kim Jong Un bersiap untuk secara literal menghapus warisan reunifikasi.

Di samping menghentikan komunikasi diplomatik dan siaran lintas perbatasan, dia juga telah menyatakan rencana untuk meruntuhkan Reunification Arch, sebuah monumen besar yang terdiri dari sembilan tingkat yang terletak di pinggiran ibu kota Pyongyang.

Monumen yang menampilkan lengkungan dengan dua figur perempuan yang mengenakan busana tradisional Korea dan bergandengan tangan ini, didirikan pada tahun 2001 sebagai simbolisasi dari upaya pendekatan yang dilakukan oleh pendahulu Kim Jong Un, yakni kakek dan ayahnya, terhadap reunifikasi dengan Korea Selatan.

Gambar yang diambil oleh Planet Labs dan dirilis pada hari Selasa (23/11) menunjukkan bahwa monumen tersebut tampaknya telah dihancurkan, namun belum ada pengumuman resmi yang membenarkan peristiwa tersebut.

Kim Il Sung, yang memimpin Korea Utara selama perang pada tahun 1950, juga dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan ide bahwa warga Korea Utara suatu saat akan bersatu kembali dengan kerabat mereka di selatan.

Namun, sikap cucunya saat ini tampaknya telah berubah, dengan mendefinisikan warga Korea Utara sebagai kelompok yang berbeda dari warga Korea Selatan – suatu langkah yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjustifikasi penggambaran Korea Selatan sebagai musuh yang sah dalam konteks militer.

journalofserviceclimatology.org – Mencapai kemenangan tidak akan menjadi tugas yang sederhana bagi koalisi internasional yang terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda, yang bertekad untuk menargetkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman.

Tercatat, sejak pertengahan November telah terjadi setidaknya 30 insiden serangan oleh kelompok Houthi, yang menerima dukungan keuangan dari Iran, terhadap kapal-kapal internasional dan niaga di Laut Merah, dengan indikasi bahwa serangan tersebut akan berlanjut.

Pejabat dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memberikan pernyataan pada tanggal 23 Januari yang menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna menetralkan ancaman atau merespons serangan, dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Merah serta rute-rute perdagangan internasional.

Serangan beruntun yang dilancarkan oleh Houthi ini telah menjadi sumber gangguan bagi pelayaran dunia dan menambah kecemasan atas kemungkinan eskalasi dari konflik Israel-Hamas yang bisa berujung pada pengaruh yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Kerajaan Arab Saudi memilih untuk tidak memberikan komentar tentang situasi yang berkembang di Laut Merah, sementara proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Houthi terus berlangsung. Dengan pertimbangan bahwa Amerika Serikat kini menghadapi tantangan yang sama dengan yang telah dihadapi Arab Saudi – tanpa keberhasilan yang signifikan – hampir selama sepuluh tahun, pertanyaan muncul mengenai kemungkinan AS untuk mencapai kemenangan atas kelompok Houthi tersebut.

Alasan AS dan Inggris Menyerang Yaman

Sebelum eskalasi serangan oleh Houthi, ada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan untuk menenangkan ketegangan di Laut Merah, tetapi inisiatif tersebut ditolak oleh pihak Houthi.

“Kami menyesalkan situasi ini telah berkembang sejauh ini,” ungkap Tim Lenderking, Perwakilan Khusus AS untuk Yaman.

Houthi, yang mengontrol wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Yaman, menyatakan serangan mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina di tengah konflik dengan Israel di Gaza.

Namun, serangan yang dilakukan oleh Houthi lebih luas, dengan menargetkan kapal-kapal yang memasuki zona mereka, membahayakan nyawa awak kapal dan muatan mereka.

William Wechsler dari Atlantic Council, sebuah institusi analisis kebijakan, menekankan bahwa AS dan sekutunya, seperti Inggris, mungkin harus menanggapi ancaman ini dengan tindakan tegas. “Dalam konteks perdagangan internasional, terdapat delapan jalur laut kritis, dan separuh dari jalur tersebut berada di Timur Tengah, yang juga sangat vital dalam distribusi pasokan energi global,” ujar Wechsler.

“Dengan mengancam salah satu titik vital ini, yaitu Selat Bab El Mandeb, Houthi telah bertindak dengan cara yang tidak dapat diterima,” lanjut Wechsler.

“Dia menambahkan bahwa pentingnya titik strategis ini tidak bisa diabaikan oleh siapa pun yang memahami pentingnya energi bagi kelangsungan hidup kita, atau oleh siapa pun yang peduli dengan pertumbuhan ekonomi global, menunjukkan perlunya perlindungan yang kuat atas jalur-jalur penting tersebut.”

Seberapa Kuat Pasukan Houthi

Kelompok Houthi telah membuktikan diri sebagai oposan yang kuat terhadap militer dari negara berdaulat seperti Arab Saudi.

Seiring berjalannya waktu, dengan bantuan Iran, Houthi telah berkembang dari sekedar kelompok pemberontak menjadi kekuatan tempur yang lebih terorganisir dengan akses ke alat-alat militer lebih modern, termasuk helikopter.

“Ada dua aspek dalam ketahanan: kemauan dan kapasitas. Tidak ada keraguan tentang keberadaan kemauan di pihak Houthi, tetapi banyak yang beranggapan bahwa mungkin untuk menghambat kapasitas mereka,” ujar Will Wechsler dari Atlantic Council.

Walaupun Houthi telah menunjukkan kemampuan untuk menghadapi kekuatan besar seperti Arab Saudi, menghadapi Amerika Serikat dan koalisi internasional adalah sebuah tantangan yang sangat berbeda.

Kapasitas gabungan, strategi, dan pengalaman dari Amerika Serikat dan sekutunya jelas melampaui apa yang dimiliki oleh Arab Saudi.

Pertanyaan yang kini muncul di kalangan analis adalah seberapa jauh Amerika Serikat bersedia pergi untuk menghentikan aktivitas Houthi.

“Kita memiliki sumber daya militer yang sangat besar; penting untuk menggunakan kekuatan tersebut dengan cermat,” menurut Steven A Cook, Peneliti Senior Eni Enrico Mattei di Council on Foreign Relations, dalam sebuah konferensi pers.

“Ini bukan tentang … melakukan intervensi militer di Yaman, mengganti rezim, ataupun hal-hal yang telah dilakukan AS di masa lalu,” tambah Cook.

Dia menyampaikan bahwa dari diskusi dengan beberapa pejabat Arab, pesannya adalah bahwa tindakan ringan saja tidak akan cukup untuk menghentikan Houthi.

“Mereka menekankan bahwa tindakan militer yang signifikan diperlukan, yang akan membuat sangat sulit, atau bahkan mustahil, bagi Houthi untuk terus mengganggu dan menyerang pengiriman barang melalui Teluk.”

Bagaimana Iran Terlibat Dalam Aksi Houthi di Laut Merah

Meskipun Iran dikenal memberikan dukungan senjata dan finansial kepada Houthi, kelompok ini tidak sepenuhnya beroperasi di bawah kendali Iran.

Ray Takeyh, seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations, mengemukakan: “Mereka telah mengadopsi kebijakan yang bersifat anti-Amerika dan anti-Israel secara mandiri. Mereka tidak didorong ke posisi tersebut oleh Iran. Dengan kata lain, mereka bukanlah buatan Iran.

“Ini lebih merupakan kolaborasi antara pihak-pihak yang memiliki pandangan serupa… Houthi muncul sebagai kekuatan yang mengambil kesempatan untuk memberikan tekanan pada Arab Saudi.”

Dari perspektif Iran, Houthi menjadi aset karena mereka memberikan leverage terhadap Israel, melalui tekanan yang mereka dapatkan dari AS.

Menurut Takeyh, Iran berharap kekhawatiran internasional dan dari AS mengenai kemungkinan konflik yang meluas akan mendorong upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan Israel.

“Premis dasar di sini adalah bahwa komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, memiliki kemampuan untuk memberikan pembatasan terhadap Israel. Israel adalah sebuah negara yang berdaulat dan menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Ini adalah negara yang hidup dalam kondisi yang penuh dengan tekanan sejarah dan keamanan.”